Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Fasilitas PPh Final 0,5 Persen Bagi UMKM Segera Berakhir, Ini Penjelasan DJP

Dengan merujuk pada ketentuan tersebut maka fasilitas fiskal berupa PPh final 0,5 persen bagi WP badan PT akan berlaku hingga akhir tahun pajak 2020. Sementara bagi WP Badan berbentuk koperasi, CV, atau firma, berlaku hingga akhir tahun pajak 2021.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 08 September 2020  |  18:36 WIB
Wajib pajak memasuki kantor pelayanan pajak, di Jakarta, Selasa (23/2/2017). - Reuters/Fatima Elkarim
Wajib pajak memasuki kantor pelayanan pajak, di Jakarta, Selasa (23/2/2017). - Reuters/Fatima Elkarim

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengingatkan batas waktu penggunaan PPh final UMKM bagi wajib pajak (WP) yang memanfaatkan fasilitas fiskal tersebut.

Dalam Pengumuman No.10/PJ.09/2020, Ditjen Pajak menyebutkan sesuai Pasal PP No.23/20218 pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) final berlaku 3 tahun pajak bagi WP Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan 4 tahun bagi WP Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), atau firma.

Dengan merujuk pada ketentuan tersebut maka fasilitas fiskal berupa PPh final 0,5 persen bagi WP badan PT akan berlaku hingga akhir tahun pajak 2020. Sementara bagi WP Badan berbentuk koperasi, CV, atau firma, berlaku hingga akhir tahun pajak 2021.

Adapun setelah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan fasilitas fiskal tersebut, WP yang dimaksud memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan umum Undang-Undang PPh untuk tahun pajak berikutnya.

Dalam catatan Bisnis, secara umum ketentuan tersebut mengatur pengenaan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) bagi wajib pajak yang peredaran bruto (omzet) sampai dengan Rp4,8 miliar dalam satu tahun, yang merupakan perubahan atas ketentuan pengenaan PPh Final sebelumnya (PP 46 Tahun 2013).

Pokok perubahan pengaturannya mencakup penurunan tarif PPh Final dari 1 persen menjadi 0,5 persen dari omzet, yang wajib dibayarkan setiap bulannya.

Selain itu, beleid ini juga mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5 persen untuk WP Orang Pribadi yaitu selama 7 tahun; WP Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer atau Firma selama 4 tahun; sedangkan untuk WP Badan berbentuk Perseroaan Terbatas selama 3 tahun.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pajak pph
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top