Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Wamen Usul Pagu Anggaran Kemenkeu Rp43,3 Triliun

Jumlah pagu indikatifnya naik sebesar Rp938 miliar dari Rp42,36 triliun yang tercantum dalam SKB antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 07 September 2020  |  14:23 WIB
Wakil Menteri Keuangan sekaligus Pejabat Baru Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ex-officio Kemenkeu Suahasil Nazara menjawab pertanyaan wartawan seusai pelantikan jabatan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ex-officio Kemenkeu di Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (13/1/2020). Bisnis - Himawan L Nugraha
Wakil Menteri Keuangan sekaligus Pejabat Baru Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ex-officio Kemenkeu Suahasil Nazara menjawab pertanyaan wartawan seusai pelantikan jabatan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ex-officio Kemenkeu di Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (13/1/2020). Bisnis - Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengusulkan pagu anggaran Kementerian Keuangan pada 2021 sebesar Rp43,3 triliun kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Berdasarkan sumber dana, pagu tersebut terdiri atas rupiah murni Rp34,80 triliun dan BLU Rp8,50 triliun,” ucap Wamen Suahasil dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (7/9/2020).

Dia mengungkapkan jumlah pagu indikatifnya naik sebesar Rp938 miliar dari Rp42,36 triliun yang tercantum dalam SKB antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Dalam pagu ini, Kemenkeu melakukan restrukturasi program sehingga isi visi misi dinyatakan dalam 5 program yang mensyaratkan harus ada sinergi antara unit eselon I yang membidangi program tersebut.

Sebelumnya, visi dan misi selalu terbagi menjadi 12 program. "Semuanya untuk masing-masing eselon I.Kemudian kita restrukturasi program sehingga isi visi misi dinyatakan dalam 5 program."

Suahasil menjelaskan bahwa program pertama adalah kebijakan fiskal. Ini terdiri atas Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR).

Yang kedua adalah program pengelolaan penerimaan negara. Di dalamnya ada DJP, DJBC, dan DJA. Program pertama dan kedua memiliki perbedaan.

“Program kebijakan fiskal ini betul-betul pada kebijakan. Jadi perumusan kebijakan. Kalau nomor 2 adalah operasionalisasi dari pengelolaan penerimaan negara,” jelasnya.

Program ketiga adalah pengelolaan belanja yang terdiri atas DJA, DJPK, dan DJPPR. Selanjutnya pengelolaan perbendaraan kekayan negara, dan risiko yang meliputi Ditjen Perbendaharaan, DJKN, DJPPR, dan Isnpektorat Jenderal.

Program kelima adalah dukungan manajemen. Yang bertanggung jawab di sini adalah semua eselon karena berkaitan dengan birokrasi, gaji operasional, hingga badan layanan umum (BLU).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

anggaran kementerian keuangan wakil menteri keuangan
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top