Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom menilai industri hasil tembakau akan terus mengalami dampak atau konsekuensi dari dinamika kebijakan cukai yang terus meningkat setiap tahunnya.
Peneliti Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus mengatakan dampak atau konsekuensi tersebut di antaranya mulai dari masalah rokok ilegal, kesehatan, penurunan tenaga kerja, dan penurunan jumlah produksi.
Selain itu, target pengendalian konsumsi dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) yang dicerminkan dari prevelansi juga dinilai akan terkendala.
Menurutnya, polemik cukai hasil tembakau masih akan tetap menjadi perdebatan berbagai kalangan sehingga sangat diperlukan ketegasan pemangku kepentingan untuk menentukan arah industri tersebut ke depannya.
"Memang industri ini cukup hebat dalam memberikan kontribusi yang besar ke penerimaan negara. Sejalan dengan peran strategis ini tantangannya makin banyak dan beragam, sehingga perlu ada penegasan industri ini mau dibawa ke mana," katanya, Minggu (23/8/2020).
Ahmad menyampaikan, pemerintah perlu menunjukkan sikap tegas dalam menentukan arah industri HT. Namun, tidak cukup hanya Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tetapi juga seluruh stakeholder yang berkaitan dengan industri tersebut.
"Tidak cukup hanya Kemenkeu yang memikirkan ini, diperlukan instrumen lain selain cukai agar arah industri ini ke depan bisa jelas," tuturnya.
Dia mengatakan, pemerintah perlu membentuk peta jalan (roadmap) atau alternatif kebijakan untuk industri HT. Jika selama ini kenaikan tarif cukai ditentukan dari batasan produksi dan harga jual eceran, maka diperlukan juga aspek lainnya untuk dipertimbangkan.
Pasalnya, kedua indikator tersebut dinilai tidak berpengaruh banyak pada pengendalian konsumsi, kesehatan, perlindungan tenaga kerja, hingga pendapatan petani.
Menurutnya, dibutuhkan beberapa aspek lainnya dalam menentukan kenaikan tarif industri HT, misalnya di antaranya aspek penggunaan bahan baku lokal atau impor, jumlah penyerapan tenaga kerja, hingga nilai budaya.
Selain itu, aspek tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Menurutnya perlu ada perbedaan, jika industri menggunakan konten lokal terbesar, maka bisa mendpatkan apresiasi yang lebih banyak, dibandingkan dengan industri yang menggunakan konten lokal yang lebih sedikit.
"Ini penting supaya ke depan ada tahapan dan arahnya sehingga pelaku usaha dan petani memiliki rencana masa depan. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang meyeluruh dan efektif guna mengakomodasi semua kepentingan," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
