Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Transformasi Subsidi Energi, BPH Migas Ikuti Arahan Pemerintah

BPH Migas akan mengikuti arahan pemerintah soal perubahan arah kebijakan subsidi BBM dan LPG sesuai kesiapan data dan infrastruktur, serta kondisi ekonomi usai pandemi.
Muhammad Ridwan
Muhammad Ridwan - Bisnis.com 23 Agustus 2020  |  17:13 WIB
Pekerja menata tabung LPG 3 kilogram di salah satu agen gas di Jakarta, Selasa (6/8/2019). Bisnis - Arief Hermawan P
Pekerja menata tabung LPG 3 kilogram di salah satu agen gas di Jakarta, Selasa (6/8/2019). Bisnis - Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Pada tahun depan, pemerintah bakal merubah arah kebijakan subsidi bahan bakar minyak dan liquified petroleum gas (LPG) untuk tabung 3 kg.

Menanggapi kebijakan itu, Direktur Bahan Bakar Minyak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Alfons Simanjuntak menyebut bakal mengikuti arahan pemerintah terkait pengawasannya di lapangan.

"Sesuai pola subsidi yang ditetapkan tentu pasti ada regulasi yang dikeluarkan untuk memdukung program itu. BPH memiliki tusi mengawasi apa yang sudah ditetapkan pemerintah," katanya kepada Bisnis.com baru-baru ini.

Dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2021, arah kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan liquified petroleum gas (LPG) tabung 3 kilogram pada 2021 yakni melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk solar dan pelaksanaan transformasi kebijakan subsidi berbasi komoditas menjadi berbasis target penerima melalui integrasi dengna bantuan sosial secara bertahap melalui kebijakan pengendalian volume dan penyesuaian harga.

"Pelaksanaan transformasi tersebut akan dilakukan secara berhati-hati dan mempertimbangkan waktu yang tepat sesuai dengan kesiapan data dan infrastruktur serta perkembangan perekonomian pasca pandemi Covid-19," sebut pemerintah.

Lebih lanjut, sejalan dengan kebijakan transformasi subsidi berbasis komoditas menjadi berbasis target sasaran, pemerintah akan melakukan perbaikan data penerima sasaran untuk memastikan agar subsidi atau bantuan diberikan kepada kelompok masyarakat yang perlu dilindungi.

Selain itu, pemerintah dapat melakukan penyesuaian harga jual eceran (HJE) LPG tabung 3 kg dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

Pemerintah menjelaskan, hal tersebut perlu dilakukan untuk merespon perkembangan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan nilai tukar rupiah sehingga dapat mengurangi tekanan terhadap fiskal APBN.

"Sekaligus diharapkan dapat mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat, khususnya masyarakat mampu agar mengalihkan konsumsinya dari LPG 3 kg menjadi LPG non subsidi," jelas pemerintah.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bph migas BBM
Editor : Rio Sandy Pradana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top