Bisnis.com, SLEMAN — Proses ganti rugi tanah jalur tol Yogyakarta—Solo sebentara terlaksana. Ganti rugi dimulai setelah pematokan tanah selesai.
Dalam waktu dekat, pemerintah masih akan melakukan pematokan tanah jalur jalan tol tersebut.
Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIY Krido Suprayitno mengatakan bahwa setelah pemasangan patok selesai, tahapan selanjutnya adalah pembahasan masalah ganti rugi yang juga dilakukan secara bertahap. Pembangunan jalan tol Jogja-Solo berdampak pada 3.006 bidang seluas 177,5 hektare dan 2.978 warga.
"Kami berharap proses pemasangan patok selesai dalam dua bulan, dilakukan secara paralel agar realisasi pembayaran ganti untung juga secara bertahap, bisa dilakukan sebelum akhir tahun ini," katanya, Senin (18/8/2020).
Untuk pembayaran ganti rugi kepada warga terdampak, lanjut Krido, akan melibatkan tim appraisal tanah independen.
Alasannya, karena pengadaan tanah jalan tol bukan merupakan proses jual beli tetapi pelepasan tanah. Dia menyebut jika peran pemilik lahan sangat strategis untuk memberi informasi lengkap terkait dengan proses penaksiran tanah yang terdampak pembangunan jalan tol tersebut.
"Tim pengadaan lahan dilakukan oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY. Tim ini yang akan melakukan pembayaran ganti untung. Adapun tim persiapan hanya bertugas sampai pemasangan patok saja," kata Krido.
Sebelumnya, Suprapti, warga Tegalrejo, Tamanmartani, Kalasan, mengatakan bahwa saat ini harga tanah di sekitar lokasi melonjak dari sebelumnya sekitar Rp1 jutaan per meter menjadi Rp3 juta hingga Rp3,5 juta per meter. Saya sendiri belum tahu kapan rencana pematokan dilakukan," katanya.
Rumah Suprapti termasuk dalam peta calon lahan yang akan dibangun jalan tol. Total luas lahan yang dia miliki lebih kurang 1.200 meter persegi. Hanya saja, katanya, tidak semua lahan miliknya digunakan untuk pembangunan jalan tol. "Yang dipakai sekitar 500 meter saja di bagian tengah. Jadi, membelah lahan. Yang kena rumah. Itu berita yang saya dapat," katanya.
Saat ini, lanjut Suprapti, warga masih menunggu kepastian lahan yang terkena jalur tol setelah izin penetapan lokasi (IPL) ditandatangani Gubernur DIY. Warga terdampak tol, katanya, mendukung program pemerintah tersebut sambil berharap harga ganti untung yang dijanjikan benar-benar terealisasi.
"Kalau saya memang niat untuk pindah, beli tanah dan bangun rumah lagi. Di sini [sisa lahan] saya rencanakan buat kios saja," katanya.
Dia berharap agar ganti untungnya yang diberikan kepada warga terdampak tidak hanya bisa untuk membeli lahan baru, tetapi juga sampai warga terdampak bisa membangun rumah.
Alasannya, untuk mencari lahan baru tidak mudah. Berbeda ceritanya jika warga tersebut memiliki sawah sehingga sawah tersebut bisa dijadikan lahan pengganti untuk membangun rumah.
"Cari tanah [pengganti] juga tidak mudah apalagi di wilayah Sleman. Ya, kami berharap dananya juga sampai bisa bangun rumah," katanya.
