Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Misbakhun & Luluk Sebut Ada Agenda Asing dalam Industri Rokok

Sejauh ini, penerimaan dari cukai rokok belum tergantikan dengan besaran mencapai lebih dari Rp150 triliun.
Pandu Gumilar
Pandu Gumilar - Bisnis.com 15 Agustus 2020  |  15:47 WIB
Petani merawat tanaman tembakau jenis Mantili di lereng gunung Sindoro Desa Canggal, Candiroto, Temanggung, Jawa Tengah, Jumat (19/6/2020). Sebagian besar petani di kawasan lereng gunung Sindoro, gunung Sumbing dan gunung Prau saat ini menanam tembakau yang puncak panen rayanya akan berlangsung pada bulan Agustus mendatang. ANTARA FOTO - Anis Efizudin
Petani merawat tanaman tembakau jenis Mantili di lereng gunung Sindoro Desa Canggal, Candiroto, Temanggung, Jawa Tengah, Jumat (19/6/2020). Sebagian besar petani di kawasan lereng gunung Sindoro, gunung Sumbing dan gunung Prau saat ini menanam tembakau yang puncak panen rayanya akan berlangsung pada bulan Agustus mendatang. ANTARA FOTO - Anis Efizudin

Bisnis.com, JAKARTA — Seorang Anggota Komisi XI dan seorang Komisi IV DPR bersepakat menolak Framework Convention on Tobacco Control karena menganggapnya berbahaya.

Misbakhun, Anggota Komisi XI DPR, mengatakan ketidaksepakatannya terhadap Framework Convention on Tobacco Control (FTTC) yang coba diimplementasikan ke Indonesia. Dia bahkan mengeklaim telah mengutarakan hal tersebut langsung kepada Presiden Joko Widodo.

“Saya akan selalu menolak FTTC karena, menurut saya, ini adalah agenda asing yang coba disematkan di Indonesia. Ini jihad saya. Menurut saya, rokok kretek adalah kearifan lokal yang musti dijaga,” katanya, Sabtu (15/8/2020).

Misbakhun menegaskan bahwa FTTC adalah agenda asing untuk melemahkan Indonesia karena dengan pelemahan industri rokok, maka penerimaan pajak akan menurun.

Di sisi lain, lanjutnya, Pemerintah Indonesia bersikap menerima pajak, tetapi enggan menyebut tembakau sebagai industri strategis.

Sejauh ini, penerimaan dari cukai rokok belum tergantikan dengan besaran mencapai lebih dari Rp150 triliun. Oleh sebab itu, dia berharap supaya pemerintah tidak coba mengimplementasikan FTTC.

Menurutnya, bila cukai rokok terus dinaikkan, hal itu akan berdampak pada kematian industri tembakau skala kecil. Selain itu tingkat peredaran rokok illegal juga akan terus meningkat.

“Kita perlu melibatkan semua pemangku kepentingan untuk merumuskan dan mencari jalan tengah industri tembakau yang komprehensif,” katanya,

Senada dengan Misbakhun, Luluk Nur Hamidah, Anggota Komisi IV DPR, juga menyatakan tidak sepakat dengan FTTC. Menurutnya, kesepakatan itu adalah agenda asing untuk mengontrol Indonesia.

“Tembakau disebutkan sebagai komoditas yang negatif karena menyebabkan adiktif. Namun, ini tidak adil karena sebelum ini diputuskan seharusnya ada riset dan pengembangan terlebih dahulu,” katanya.

Luluk yang mewakili subkomisi bidang pertanian mengatakan bahwa seandainya rokok itu dilarang, bukan berarti tembakau sebagai komoditas perkebunan musti diberangus. Pasalnya, dia percaya bahwa tembakau dapat menjadi bahan baku selain rokok.

“Tembakau itu memerlukan tanah dan suhu yang khusus dan tidak setiap daerah memiliki itu. Jadi, kalau petani harus menggantinya itu aneh karena menanam tembakau diaanggap kesalahan,” pungkasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

industri rokok industri tembakau
Editor : Zufrizal
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top