Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ini Masukan Inkindo agar Proyek KPBU Banyak Libatkan Swasta

Inkindo nmemberikan masukan kepada pemerintah agar proyek-proyek KPBU dapat melibatkan banyak perusahaan swasta.
Ilustrasi kegiatan konstruksi. Konsultan berperan penting dalam setiap kegiatan konstruksi properti ataupun infrastruktur./Reuters
Ilustrasi kegiatan konstruksi. Konsultan berperan penting dalam setiap kegiatan konstruksi properti ataupun infrastruktur./Reuters

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah didesak untuk membuat proyek berskala kecil dan menengah dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) agar swasta terlibat.

Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (DPN Inkindo) Peter Frans mengatakan selama ini proyek KPBU yang diinisiasi oleh pemerintah itu memiliki nilai yang besar dan jumlah yang dilelang sangat sedikit, sehingga sulit bagi swasta untuk terlibat.

"Jadi, untuk konsultan proyek yang dilelang hanya dua atau tiga proyek saja dan nilainya besar, tentu konsultan yang dipilih juga besar. Anggota Inkindo jarang yang terlibat karena kebanyakan skalanya menengah dan kecil," ujarnya kepada Bisnis pada Kamis (13/8/2020).

Menurutnya, pembangunan infrastruktur melalui sumber pendanaan KPBU memang diperlukan dikarenakan keterbatasan pendanaan melalui APBN/APBD.

Dengan skema KPBU, infrastruktur yang belum dapat diwujudkan melalui APBN/APBD dapat dipercepat, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat segera terwujud.

Selain itu, skema KPBU memberikan nilai tambah bagi proyek infrastruktur, karena adanya pembagian risiko yang optimal antara pemerintah dan badan usaha swasta.

Menurutnya, yang perlu dipahami adalah bahwa proyek yang ditawarkan untuk skema KPBU secara murni adalah proyek-proyek yang layak secara ekonomi dan finansial.

Proyek yang layak secara ekonomi dan finansial tersebut bahkan dapat diinisiasi dan diprakarsai oleh pihak badan usaha sendiri atau yang dikenal dengan skema KPBU unsolicited. Hal tersebut menandakan proyek tersebut menarik bagi badan usaha.

"Selain itu, pemerintah menyediakan berbagai fasilitas dan dukungan seperti viability gap fund untuk meningkatkan kelayakan proyek, fasilitas pengembangan proyek [project development facility], penjaminan infrastruktur melalui PT PII [Penjaminan Infrastruktur Indonesia], dan fasilitas dana pengadaan lahan," tuturnya.

Dia berharap pemerintah membuat proyek-proyek skala kecil dan menengah dapat dilakukan skema KPBU seperti proyek rumah sakit, pasar, ataupun air minum, sehingga banyak swasta yang turut berpartisipasi.

"Proyek KPBU itu konsultannya terbatas, keahlian terbatas proyek-proyek konstruksi, IRR [internal rate of return] lebih dari 20 persen, baru laku. Proyek KPBU yang menengah dan kecil baru terserap pasar," ucap Frans.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper