Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mencatat realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah mencapai Rp32,5 triliun atau 26,4 persen dari alokasi Rp123,46 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi anggaran PEN untuk UMKM tersebut masih rendah karena terdapat beberapa kendala.
Misalnya, penyerapan dana untuk program bantuan subsidi kepada UMKM baru terealisasi sebesar Rp1,5 triliun dari total target sebanyak 60 juta UMKM yang mendapat bantuan subsidi.
Menurut Sri Mulyani, kendala ini masih terjadi di sisi perbankan atau lembaga keuangan, juga masih terkendala secara administrasi saat pendaftaran pengajuan bantuan.
"Dari total subsidi dari Maret 2020 dengan target debitur 60 juta sampai hari ini belum besar, ini berarti masih ada persoalan dari sisi bank atau lembaga keuangan yang mengkomunikasikan ke UMKM, maupun pendaftaran untuk dapat subsidi," katanya dalam Webinar, Selasa (11/8/2020).
Di samping itu, Sri Mulyani juga menyoroti masalah data yang sampai saat ini masih menjadi penghambat penyaluran bantuan stimulus pemerintah.
Baca Juga
Misalnya, data masyarakat yang tidak mampu berjumlah sebanyak 29 juta peneriba bantuan di Kementerian Sosial, sementara data untuk UMKM masih belum terkonsolidasi antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, perbankan, koperasi, serta lembaga nonperbankan.
"Semua kebijakan akan lebih mudah dieksekusi kalau memiliki sistem yang relatif well established. Ini jadi tantangan besar bagi pemerintah untuk bisa memberikan bantuan secara cepat, efektif, dan accountable," katanya.
Oleh karena penyerapan anggaran yang masih rendah tersebut, pemerintah tengah menyiapkan program bantuan sosial (bansos) produktif untuk UMUM sebesar Rp2,4 juta kepada sebanyak 12 juta UMKM.
Di samping itu, pemerintah juga akan memberikan bantuan Rp2 juta kepada usaha ultra mikro, terutama yang belum mendapat akses perbankan.
Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan melakukan perapian data sehingga bantuan yang disalurkan ke masyarakat bisa seakurat mungkin. Pemerintah juga, imbuhnya, selalu mencoba membuat program agar nantinya tidak menjadi masalah dari sisi akuntabilitas.
"Memang kecepatan dan ketepatan pada saat bahan baku data belum komplit menjadi sesuatu yang menantang. Kita akan lakukan secepat mungkin dan setepat mungkin dalam kendala yang ada saat ini," jelasnya.
