Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Program Padat Karya Jadi Jurus Pemerintah Bangkitkan Ekonomi

Menteri BUMN Erick Thohir menambahkan sejumlah program padat karya di sejumlah kementerian yang akan menjadi prioritas.
Menteri BUMN Eric Thohir dalam konferensi pers terkait dengan penunjukkan bank Himbara sebagai bank mitra umum pemerintah di Istana Merdeka, Rabu (24/6/2020)/ Istimewa
Menteri BUMN Eric Thohir dalam konferensi pers terkait dengan penunjukkan bank Himbara sebagai bank mitra umum pemerintah di Istana Merdeka, Rabu (24/6/2020)/ Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah meningkatkan perhatian terhadap implementasi program padat karya sebagai upaya memperbaiki perekonomian serta daya beli masyarakat.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan terdapat sejumlah program padat karya yang ditambahkan pemerintah kendati tidak memerinci program-program tersebut. Namun, program-program terkait yang terdapat di sejumlah kementerian, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, akan menjadi prioritas.

"Setelah itu kita mengharapkan perekonomian Indonesia tumbuh," kata Erick dalam pertemuan dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Nasional (PEN) yang disiarkan secara virtual, Senin (10/8/2020).

Terkait dengan hal tersebut, ujarnya, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi, antara lain fokus ke perekonomian maritim; ekspor ke Asia Selatan, salah satunya India; meningkatkan perekonomian dengan mengandalkan sumber daya alam (SDA); implementasi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Erick mengatakan RUU Cipta Kerja dapat diimplementasi mulai September 2020 untuk memperluas lapangan kerja dan meningkatkan investasi, terutama dari investor dalam negeri.

Berikutnya, strategi pemerintah adalah mengoptimalkan penerimaan pajak; membangun infrastruktur dasar di sektor wisata seperti jalan dan air bersih; serta pembangunan kawasan industri di Batang dan Subang.

"Misalnya, ada pabrik yang bisa dipindahkan dari luar ke dalam negeri, atau ada yang membangun pabrik, itu akan dimudahkan. Air akan disiapkan, tanah tidak perlu beli. Namun, masih perlu waktu untuk BPK dan BPKP melakukan approve terlebih dahulu," kata Erik.

Strategi terakhir yang dijalankan pemerintah adalah mempercepat pelaksanaan program pengelolaan cadangan pangan strategis nasional (food estate).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Rahmad Fauzan
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper