Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Regulasi Sepeda, Komunitas Bike2Work: Jangan Beratkan Pengguna

Komunitas Bike2Work mengingatkan agar regulasi sepeda yang sedang dirumuskan Kemenhub jangan sampai memberatkan pengguna, terutama masyarakat kecil.
Rinaldi Mohammad Azka
Rinaldi Mohammad Azka - Bisnis.com 10 Juli 2020  |  18:26 WIB
Warga berolahraga saat hari bebas berkendara atau Car Free Day (CFD) di kawasan Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, Minggu (21/6/2020). Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta memisahkan jalur untuk pesepeda, olahraga lari, dan jalan kaki saat CFD pertama pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi. ANTARA FOTO - Galih Pradipta
Warga berolahraga saat hari bebas berkendara atau Car Free Day (CFD) di kawasan Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, Minggu (21/6/2020). Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta memisahkan jalur untuk pesepeda, olahraga lari, dan jalan kaki saat CFD pertama pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi. ANTARA FOTO - Galih Pradipta

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana pemerintah meregulasi penggunaan sepeda guna menjamin keselamatan penggunanya di jalan dinilai akan mengalami kesulitan dari sisi implementasinya. Apalagi jika ada persyaratan teknis dinilai bakal memberatkan pengguna.

Ketua Komunitas Bike2Work Indonesia Poetoet Soedarjanto mengatakan pihaknya sangat mungkin menolak adanya regulasi yang dibuat oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) jika memuat persyaratan teknis yang memberatkan pengguna sepeda terutama masyarakat kecil.

Dia mengapresiasi langkah Kemenhub dengan adanya inisiatif ingin mengatur penggunaan sepeda dan sudah turut melibatkan komunitasnya dalam memberikan masukan.

"Kami sangat mengapresiasi inisiatif Kemenhub, kalau lihat yang sekarang RPM [Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan], sudah diskusi kami kasih masukan banyak, tetapi masukan tidak dimasukan RPM revisi," jelasnya kepada Bisnis.com, Jumat (10/7/2020).

Dia pesimistis jika masukan dari komunitasnya tidak diakomodir dan cenderung akan bersepakat menolak bahkan menggugat regulasi yang disahkan nantinya. Salah satu contoh pasal yang membuatnya keberatan adalah persyaratan teknis pesepeda.

Menurutnya, kewajiban pesepeda menggunakan helm dan spakbor tidak masuk akal, pasalnya tidak semua pesepeda merupakan pesepeda dengan kecepatan tinggi, ada pula pesepeda yang menggunakan sepeda sebagai alat ekonomi untuk berjualan.

"Kewajiban helm ketika wajib ada sanksi, kasihan mbok-mbok jamu, penjual kopi keliling, helm berapa harganya, seharusnya Kemenhub survei dahulu riset seberapa penting helm diwajibkan bagi orang Indonesia," tegasnya.

Ketika diwajibkan artinya pengguna sepeda yang tidak menggunakan helm akan dikenai sanksi dan hal ini menurutnya akan menurunkan gairah orang bersepeda apalagi pesepeda yang baru memulai maupun dengan tujuan ekonomi.

Lebih lanjut, jika aturan tetap diwajibkan sementara pelaksanaan di lapangan tidak ada sanksi seperti tilang maka ada inkonsistensi atau pembiaran. Poetoet menyebut lebih baik pesepeda tidak usah diatur sama sekali.

Dia menilai perlu adanya kategorisasi pesepeda terlebih dahulu sehingga penggunaan helm dapat dikhususkan bagi pengguna sepeda berkecepatan tinggi atau pesepeda balap atau gunung.

"Ketika jualan jamu dan kopi keliling dengan kecepatan 5-10 km perjam harus pakai helm, kalau tidak, kami [pesepeda yang tidak pakai helm] kena tilang, ada denda atau sanksi yang harus dihadapi orang itu. Kami minta bahasanya jangan wajib, disarankan atau sangat disarankan," tuturnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sepeda Kemenhub
Editor : Rio Sandy Pradana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top