Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan potensi peningkatan (upsize) target pembiayaan dari penerbitan surat berharga negara (SBN) seiring melonjaknya kebutuhan anggaran untuk penanganan dampak virus Corona (Covid-19).
Hal ini dikatakan Sri Mulyani saat memberikan penjelasan resmi terkait skema burden sharing atau pembangian beban antara pemerintah dengan Bank Indonesia (BI).
"Yang melalui pasar uang, berdasarkan situasi yang sudah selama ini, tiap minggu akan ada penambahan target. Jika selama ini setiap minggu hanya Rp30 triliun ke depan akan menjadi Rp40 triliun untuk lelang SBN," kata Sri Mulyani saat konferensi pers virtual, Senin (6/7/2020).
Sementara untuk surat berharga syariah negara (SBSN), bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan bakal ada kenaikan menjadi Rp15 triliun.
Dia mengungkapkan peningkatan target penerbitan SBN/SBSN dilakukan untuk mengantisipasi pembiayaan hingga akhir 2020.
"Jika pasar tidak bisa menyerap, maka BI akan masuk," jelasnya.
Seperti diketahui, Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) telah menyepakati skema burden sharing l, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Kedua antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dan Deputi Gubernur BI.
Sri Mulyani mengungkapkan burden sharing antara pemerintah dan BI ini dilakukan secara prudent, penerapan tata kelola yang baik (good governance), serta transparan dan akuntabel. Ada dua beban dampak Covid-19 yang akan ditanggung oleh pemerintah dan bank sentral, yaitu beban menyangkut kepentingan masyarakat (public goods) dan beban untuk UMKM dan korporasi non-UMKM (non-public goods).
Sebagai ilustrasi, untuk kelompok public goods, Pemerintah menerbitkan SBN kepada BI dengan suku bunga acuan BI reverse repo rate. Pemerintah membayar bunga/imbalan kepada BI sesuai tanggal jatuh tempo SBN. Selanjutnya, pada hari yang sama BI akan mengembalikan bunga/imbalan kepada Pemerintah sebagai kontribusi BI sesuai skema burden sharing.
Jenis dan karakteristik SBN yang diterbitkan adalah jangka panjang, tradable dan marketable, serta memperhatikan profil jatuh tempo utang. Pembelian SBN oleh BI akan dilakukan secara bertahap berdasarkan kebutuhan pembiayaan APBN dan kebutuhan riil program Pemulihan Ekonomi Nasional.
Sri Mulyani mengatakan penerapan skema burden sharing bukan merupakan hal baru dan tidak hanya dilakukan oleh Indonesia. Berdasarkan laporan Bank of International Settlement (BIS) yang dipublikasikan tanggal 2 Juni 2020 disebutkan bahwa bank sentral di beberapa negara berkembang juga berperan sebagai last resort, seperti Mexico, Hungaria, Filipina, dan Turki.
"Skema ini juga dilakukan oleh beberapa negara lain, seperti Inggris, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Thailand. Negara-negara tersebut terbukti dapat tetap menjaga tingkat inflasi dan nilai tukar, meskipun menggunakan skema burden sharing ini," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
