Bisnis.com, JAKARTA - Dampak pandemi SARS-CoV-2 atau Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) terhadap tatanan sosial ekonomi memang sangat luar biasa. Sebagian besar elemen pada beragam sektor, akhirnya kolaps sedangkan diantaranya masih ada yang bertahan sembari berjuang dengan sisa daya upaya yang dimiliki.
Opsi merumahkan karyawan tanpa remunerasi hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terpaksa menjadi pilihan supaya bisa bertahan di tengah himpitan Covid-19. Ini secara eksplisit memiliki keterkaitan dengan kondisi sosial ekonomi, sekaligus menjadi periode yang sangat mendebarkan bagi pekerja sektor manapun.
Untuk tataran Indonesia, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mencatat setidaknya sudah 6,4 juta karyawan yang di-PHK atau dirumahkan sebagai dampak pandemi yang telah menghantam Tanah Air lebih dari satu kuartal terakhir.
Ketua Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani bahkan memperkirakan dampak terhadap ketenagakerjaan masih akan terus bergerak dinamis karena dunia usaha masih melakukan konsolidasi sembari penyesuaian bisnis atas pandemi yang terjadi.
Kondisi serupa terjadi di Sulawesi Selatan, di mana pandemi Covid-19 berdampak pada 15.191 pekerja yang terpaksa mengalami PHK dan dirumahkan tanpa mendapatkan remunerasi. Bahkan dari sisi paparan, nyaris merata terjadi pada seluruh kabupaten/kota di Sulsel.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel merincikan, keputusan PHK dan merumahkan karyawan itu dilakukan oleh 1.171 perusahaan yang tersebar pada dari 18 kabupaten/kota sebagai konsekuensi pandemi Covid-19.
Kendati demikian, terdapat daerah yang masih berupaya menciptakan siasat agar dampak pandemi tidak terlalu menekan kondisi sosial ekonomi, terkhusus pada aspek ketengakerjaan. Seperti halnya Kabupaten Luwu Timur, yang mana saat masih dalam masa pandemi mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, persetujuan eksekutif dan legislatif setempat.
Perda itu sendiri disahkan pada pertengahan Juni 2020 lalu oleh Pemkab dan DPRD Luwu Timur yang selanjutnya akan menjadi landasan roadmap ketenagakerjaan Luwu Timur, penguat sinergitas antara pelaku usaha dan pemerintah dibarengi penyatuan gagasan.
“Perda ini merupakan sebuah langkah maju yang dapat dijadikan payung hukum dan rujukan masyarakat pada dunia ketenagakerjaan di Bumi Batara Guru, Kabupaten Luwu Timur. Perda ini sebuah maha karya untuk Luwu Timur terkemuka 2021,” papar Ketua DPRD Luwu Timur, Amran Syam.
Rekrutmen Tenaga Kerja Lokal di Tengah Pandemi
Pengesahan peraturan daerah yang dilakukan otoritas Luwu Timur itu, nampaknya menjadi sebuah angin segar bagi ketenagakerjaan yang masih dibayangi pandemi. Meski belum terlihat, inisiasi tersebut diproyeksikan menjadi suplemen untuk menekan gejolak sosial ekonomi akibat Covid-19 untuk jangka panjang.
Setali tiga uang, korporasi yang berbasis di Luwu Timur bahkan telah melakukan eksekusi perekrutan tenaga kerja pada Juni 2020, yang bermuara pada upaya merawat keberlanjutan sosial ekonomi di Bumi Batara Guru meski di tengah pandemi.
Adalah PT Vale Indonesia Tbk., yang melaksanakan perekrutan tenaga kerja melalui rekanan kontraktornya guna mendukung dan menjaga keberlangsungan operasional perseroan di di Blok Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.
Menurut Deputy CEO Vale Indonesia Febriany Eddy, langkah perekrutan di tengah pandemi tersebut adalah sebuah manifestasi dari optimisme perseroan menghadapi pandemi sembari mengelola rencana untuk mempertahankan keberlanjutan bisnis.
"Pandemi Covid-19 tentu berdampak pada operasi Vale Indonesia. Namun bila perusahaan menyerah, dampaknya tidak hanya pada bisnis tetapi juga pada kehidupan ekonomi dan sosial di daerah. Karena itu, perusahaan perlu fokus, bekerja aman dan memastikan dapat mereasisasikan produksi yang lebih realistis agar kita dapat survive,” tuturnya.
Selain itu, lanjut Febriany, Vale Indonesia sebagai entitas bisnis di Indonesia yang juga merasakan perubahan signifikan akibat pandemi, telah berupaya keras untuk bisa mempertahankan operasi, aset dan tenaga kerjanya dengan melakukan adaptasi dan implementasi strategi baru.
Adapun untuk proses rekrutmen tenaga kerja Vale Indonesia dilaksanakan secara transparan, sesuai regulasi serta telah berkoordinasi dengan pihak pemerintah. Rekrutmen ini lebih memprioritaskan SDM lokal Luwu Timur yang memenuhi syarat kompetensi.
Perusahaan membuka akses bagi publik untuk melakukan pengawasan hingga pelaporan bila diduga terdapat kecurangan atau tidak sesuai prosedur pada proses rekrutmen tersebut.
Akses pelaporan dapat dilakukan publik melalui saluran pelaporan independen, Vale Whistleblower Channel (VWC) melalui telepon bebas pulsa di 0 800 100 2233, Faksimili +62 21 2993 8456, surat elektronik [email protected], surat yang dikirim ke PO Box 3035.
Tetap Produktif Meski Pandemi
Dari sisi produktivitas, Vale Indonesia juga tetap menjaga level operasional meski berada dalam bayang pandemi Covid-19. Hingga akhir Kuartal I-2020, kinerja operasional Vale sangat baik dimana pencapaian target produksi Kuartal I-2020 sebanyak 17.614 ton nikel dalam matte. Di tengah masalah pandemi Covid-19, hasil produksi kuartal I PT Vale lebih tinggi 35% dibanding volume produksi kuartal I/2019.
Simultan, Vale Indonesia juga mengganggap penting untuk mendukung kebijakan dan instruksi Pemerintah untuk mencegah penyebaran virus ini terutama dengan menghindari keramaian (social distancing), menjaga jarak fisik (physical distancing), dan mengurangi laju mobilisasi orang.
Untuk mengurangi paparan dan interaksi antar pekerja, Vale menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (Work from Home) untuk sebagian karyawan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dalam jaringan.
Bagi pekerja yang diperlukan untuk tetap bekerja di area operasi, perusahaan memberikan dukungan berupa penyediaan fasillitas alat pelindung diri, pemeriksaan suhu tubuh, penerapan physical distancing, desinfeksi area dan peralatan kerja, serta dukungan berupa penyediaan makanan dan vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh para pekerja.
Vale Indonesia juga berupaya mengurangi paparan terhadap karyawan, kontraktor dan keluarga dengan meniadakan atau meminimalisir perjalanan bisnis, operasional Bandara Khusus Sorowako, serta menutup sementara sekolah dan fasilitas umum yang dikelola perusahaan. Selain berbagai upaya dan kebijakan internal yang diterapkan selama pandemi, PT Vale terlibat memberikan dukungan bagi para pemangku kepentingan dalam penanganan Covid-19.
