Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengatakan bahwa harga liquefied natural gas (LNG) yang terperosok turut berdampak kepada nilai keekonomian proyek Blok Masela.
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengungkapkan bahwa harga LNG global yang bergerak pada kisaran US$2 per Mmbtu berdampak besar terhadap keberlangsungan proyek.
Menurut dia, rendahnya harga LNG tersebut turut dipengaruhi adanya pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia yang membuat permintaan berkurang.
"Jadi kira-kira gambaran analis ke depan Desember 2020 membaik dan kita akan lihat di masa akan datang. Ini ketakutan project owner seperti Masela eksekusi proyek ke depan," katanya Minggu, (5/7/2020).
Dwi mengatakan, pihaknya terus berdiskusi secara intensif dengan sejumlah Kontraktor Kontrak Kerja (KKKS) terkait dengan rencana kerja 2020.
Dia mengungkapkan, tidak sedikit KKKS yang mengajukan revisi rencana kerja tahun ini karena harus menghadapi masa yang sangat sulit.
Baca Juga
“Kemudian assesment keekonomian kami sedang lakukan evaluasi, plan shutdown kerjasama dengan pihak pengecualian industri hulu migas mobilisasi barang dan personil, dan kami ajukan paket stimulus pada pemerintah,” ungkapnya.
Sementara itu, untuk mendorong kinerja KKKS, SKK Migas telah mengajukan sejumlah paket stimulus kepada pemerintah.
Dwi memaparkan pihaknya tengah mengusulakan pencadangan biaya ASR kepada KKKS agar bisa membantu cash flow pada masa sulit.
Kedua, pihaknya tengah mengupayakan tax holiday untuk pajak penghasilan dari masing-masing wilayah kerja.
Ketiga, SKK Migas tengah mendorong usulan pembebasan PPN LNG melelaui penerbitian revisi PP Nomor 81/2019. Dwi menjelaskan, saat ini usulan tersebut tengah dibahas dengan Kementerian Keuangan.
Usulan keempat adalah barang milik negara (BNM) hulu migas tidak dikenakan biaya sewa, dan usulan kelima adalah penghapusan biaya pemanfaatan kilang LNG Badak Sebesar US$0,2 per Mmbtu.
Sementara itu, usulan keenam yang didorong SKK Migas adalah pengurangan hingga 100 persen pajak-pajak tidak langsung berupa pengurangan PBB Migas, dan percepeatan reimbursment PPN, serta pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor untuk Eksploitasi sesuai PP 27 Tahun 2017 dan WK Produksi Komersial (Gross Split).
Ketujuh, Dwi menjeelaskan usulan lainnya adalah gas dapat dijual dengan harga diskon untuk volume antara take or pay (TOP) dan DCQ.
Kedelapan, SKK Migas mendorong untuk memberikan insentif untuk beberapa waktu tertentu dengan bentuk seperti depresiasi dipercepat, perubahan split sementara, DMO full price guna meningkatkan nilai keekonomian.
Terakhir, dukungan dari kementerian yang membina industri pendukung hulu migas.
