Bisnis.com, JAKARTA – Bank Dunia menyebutkan bahwa anggaran belanja pemerintah di sektor perumahan, terutama yang ditujukan untuk penyediaan rumah murah masih belum efektif dan efisien.
Bank Dunia juga merekomendasikan sejumlah langkah yang bisa dilakukan pemerintah agar anggaran belanja untuk subsidi perumahan makin efisien dan tak membebani fiskal, salah satunya dengan mengandalkan skema bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT).
Dengan skema yang ada sekarang, Senior Housing Specialist Bank Dunia, Dao Harrison mengatakan hal itu masih menyulitkan baik bagi pengembang dan juga bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Direktur Pengembangan Sistem Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Herry Trisaputra Zurna mengatakan bahwa rekomendasi dari Bank Dunia tersebut bisa diterapkan dengan beberapa pertimbangan.
“Rekomendasi yang ada harus lebih terperinci karena di lapangan menggunakan konsep yang ada sekarang sudah banyak yang bisa berpartisipasi [MBR dan pengembang],” ungkapnya dalam webinar, Kamis (25/6/2020).
Pemerintah juga telah mengatur target-target yang harus dijalankan dengan aturan dan spesifikasi yang cukup ketat dan terperinci melalui rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN).
Baca Juga
Selain itu, untuk melaksanakan rekomendasi dari Bank Dunia, juga perlu diperhatikan lagi kondisi di lapangan. Pasalnya, kondisi di tiap wilayah di Indonesia berbeda-beda sehingga aturan yang ada dan yang dibuat harus sesuai dan tidak bisa digeneralisasi.
Pemerintah juga sebentar lagi akan mulai mengoperasikan skema tabungan perumahan rakyat (tapera). Harapannya, dengan langkah tersebut juga bisa membantu pemerintah mengurangi kesenjangan pasok dan kebutuhan rumah (backlog).
“Memang belum beroperasi penuh, jadi kapasitas kemampuan tapera nanti untuk kmembantu program sejuta rumah dan menyerap backlog juga harus dicek lagi. Selama belum beroperasi, pemerintah akan tetap menjalankan skema yang ada sambil terus dievaluasi,” jelasnya.
Herry menambahkan bahwa masih banyak hal yang perlu diperhatikan sebelum pemerintah benar-benar menjalankan tapera. Program tersebut akan diawali dengan melayani aparatur sipil negara, sedangkan untuk swasta baru bisa berjalan 7 tahun yang akan datang.
“Jadi, kemungkinan tapera ini akan membantu penyerapan backlog sangat terbatas. Tidak akan bisa menyerap banyak permintaan dan penerima manfaatnya akan sangat kecil,” katanya.
Sebelum tapera beroperasi penuh, pemerintah diharapkan tidak hanya mengandalkan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dan memaksimalkan skema lainnya yang belum banyak terserap untuk memenuhi kebutuhan rumah.
