Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat mengusulkan sejumlah konsep pengembangan perumahan untuk masyarakat guna mengoptimalkan pembiayaan perumahan yang akan diberikan badan tersebut.
Deputi Komisioner BP Tapera Eko Ariantoro mengatakan bahwa melalui pengembangan model ini nantinya diharapkan ada dukungan dari beberapa pihak termasuk pengembang itu sendiri selaku pemasok kebutuhan perumahan bagi peserta.
"Model pengembangan ini salah satunya [perumahan] berbasis ready stock sehingga kami benar-benar mohon dan membutuhkan dukungan para pengembang," katanya dalam webinar, Selasa (23/6/2020).
Ada empat model pengembangan perumahan versi BP Tapera yang sudah dirancang bersama pihak terkait lainnya.
Pertama, BP Tapera berharap supaya ada subsidi uang muka untuk menjadi stimulus pembiayaan perumahan, adanya kemudahan bebas PPN rumah, kemudian prasana, sarana dan utilitas (PSU) dari Kementerian PUPR. Terkait dengan bebas pajak pertambahan nilai rumah, katanya, BP Tapera sudah berkoordinasi dengan pihak Kementerian Keuangan.
Kedua, model pengembangan juga terkait dengan standardisasi dan spesifikasi rumah melalui fabrikasi rumah tapera yang diharapkan adanya dukungan dari para pengembang.
Ketiga, kemudahan perizinan dan sertifikasi termasuk menyangkut soal tata ruang bagi pengembangan perumahan tapera. "Proses perizinan ini tidak mudah. Ada sekian banyak dalam rangka penyediaan perumahan. Maka perlu mendapat dukungan perizinan seperti sertifikat dan tata ruang," katanya.
Model pengembangan terakhir (keempat), ujar Eko, soal dukungan fasilitas perumahan yang memadai agar meningkatkan persentase rumah layak huni. Untuk luas pengembangan 5 hektare, BP Tapera menginginkan supaya pengembang mengembangkan suatu konsep perumahan yang mengacu pada klaster, tersedia taman bermain, dan rumah ibadah.
Sementara itu, untuk luas lebih 20 hektare, selain adanya taman bermain dan rumah ibadah, pengembangan perumahan tersebut terdapat klinik, area komersial, dan pasar modern. Pengembangan perumahan harus berkonektivitas dengan pusat kegiatan.
Komisioner BP Tapera Adi Setianto menjelaskan bahwa pihaknya selaku demand side dalam penyaluran pembiayaan perumahan membutuhkan dukungan dari pengembang selaku pemasok kebutuhan rumah bagi peserta.
Apalagi, kekurangan pasok (backlog) perumahan masih menjadi problem saat ini sehingga dibutuhkan juga pemetaan atau segmentasi dari tiap-tiap kelas baik masyarakat berpenghasilan rendah, menengah, hingga menengah ke atas.
