Bisnis.com, JAKARTA – Bank Dunia menilai anggaran pemerintah untuk perumahan masih kurang efisien sehingga membebani fiskal.
Senior Housing Specialist di Bank Dunia Dao Harrison menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah agar bisa menggunakan anggaran belanja untuk sektor perumahan dengan lebih efisien.
Pertama, dengan mengalihkan dana ke subsidi yang lebih efisien, progresif, dan lebih tepat sasaran. “Salah satunya dengan mengalihkan dana publik ke skema subsidi yang lebih progresif seperti BP2BT [bantuan pembiayaan peurmahan berbasis tabungan] yang akan membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja,” kata Dao saat webinar, Kamis (25/6/2020).
Namun, apabila ingin tetap mengandalkan dan mengoptimalkan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, pemerintah bisa tetap mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya mengurangi kontribusi likuiditas pemerintah dari 75 persen pinjaman saat ini.
Selain itu, pemerintah juga dapat meningkatkan suku bunga pada saat pinjaman dimulai atau secara bertahap sesuai dengan kapasitas penerima untuk membayarnya. Kemudian, pemerintah juga bisa meningkatkan kapasitas PT Sarana Multigriya Finansial untuk memanfaatkan pendanaan pasar modal untuk dukungan likuiditas campuran.
Kedua, ke depan pemerintah harus memastikan bahwa rumah-rumah bersubsidi memiliki kualitas bangunan yang baik dan dibangun di daerah-daerah yang berlokasi strategis.
Untuk melakukan hal ini, Dao merekomendasikan agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempetimbangkan beberapa hal, seperti mengembangkan alat kesesuaian lokasi dan pedoman untuk perumahan bersubsidi, termasuk penyaringan lokasi dengan pemetaan bahaya.
Kemudian, mengembangkan sistem mekanikal dan elektrikal yang kuat dengan menggunakan teknologi geo-tagging untuk melacak kualitas dan mengambil tindakan untuk mengatasi ketidakpatuhan terhadap standar kualitas.
Selain itu, pemerintah juga dapat mendorong pengembangan sistem sertifikasi dan penilaian pengembang nasional dalam kemitraan dengan asosiasi real estat dan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR.
“Hal ini [bertujuan] untuk menghindari melibatkan pengembang yang berkinerja buruk, sambil memberi insentif kepada pengembang yang berkualitas,” jelasnya.
Selanjutnya, ketiga, pemerintah dapat mengembangkan sistem informasi perumahan dan real estat untuk meningkatkan proses perencanaan dalam mengelola pembangunan perumahan yang terjangkau.
Sistem informasi tersebut ditujukan meningkatkan proses perencanaan bagi pengembangan perumahan yang terjangkau. Langkah itu disebut bisa menjadi langkah kunci dalam menghasilkan perumahan yang aman, memadai, dan terjangkau.
