Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencari solusi agar penggunakan cantrang tidak merusak lingkungan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengakui bahwa persoalan alat tangkap cantrang memang terus menjadi perdebatan antara berbagai kalangan baik pihak yang pro maupun pihak yang kontra dalam penggunaannya.
"Masalah cantrang memang menjadi perdebatan," kata Edhy, Selasa (23/6/2020).
Mengenai cantrang yang dinilai merusak lingkungan, ia berpendapat bahwa secara kasat mata cantrang terbuat dari tali yang sukar untuk menarik karang yang sangat kokoh.
"Kita mencari titik temu agar penggunaan cantrang tidak merusak lingkungan," katanya.
Menurut Edhy, pihaknya menginginkan cantrang menghasilkan hal yang bermanfaat bagi ekonomi. Menteri KKP pun sepakat nelayan pengguna cantrang tidak boleh diatur dengan nelayan tradisional, sehingga ke depannya juga bakal diatur zonasinya agar tidak terjadi potensi perselisihan.
Baca Juga
Sementara itu Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyatakan banyak pihak yang mempertanyakan kebijakan soal cantrang. Ke depannya, Sudin menginginkan agar setiap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan sebelum diterbitkan dikirim dahulu ke seluruh Komisi IV DPR RI agar bila ada pertanyaan dari masyarakat bisa dijawab oleh anggota legislatif.
Sebelumnya KKP menggelar konsultasi publik dengan berbagai pemangku kepentingan terkait sejumlah hal seperti produktivitas penangkapan ikan dengan menetapkan alat tangkap termasuk cantrang.
Direktur Pengawasan Sumber Daya Ikan KKP juga mengingatkan bahwa sekarang pengawasan terus dilakukan termasuk kapal cantrang yang harus selaku mengaktifkan transmitter-nya saat melaut.
"Semangatnya, kita melakukan pengaturan kembali, pengendalian, supaya ini betul-betul bisa kita kontrol," katanya.
