Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Maskapai Kompak Atur Harga, KPPU Wajib Usut Aktor Intelektual

KPPU diharapkan bisa mengusut tuntas aktor intelektual dalam kasus perjanjian penetapan harga tiket maskapai yang dilakukan tujuh maskapai nasional pada 2018.
Rio Sandy Pradana
Rio Sandy Pradana - Bisnis.com 23 Juni 2020  |  20:52 WIB
Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Denon Prawiratmadja. - Dok. Istimewa
Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Denon Prawiratmadja. - Dok. Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia National Air Carriers Association (INACA) berharap Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bisa mengusut tuntas aktor intelektual dalam kasus perjanjian penetapan harga tiket maskapai yang dilakukan tujuh maskapai nasional pada 2018.

Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja mengatakan apabila harga tiket yang terbentuk pada 2018 adalah hasil perjanjian, maka bisa dimunginkan ada pihak yang berupaya untuk mengatur dibalik tindakan itu semua.

"KPPU diharapkan bisa meneruskan investigasi kasus ini secara tuntas bukan hanya sepotong dan bisa secepatnya. Semoga kejadian yang merugikan masyarakat ini tidak terjadi lagi," kata Denon kepada Bisnis.com, Selasa (23/6/2020).

Dia menyayangkan tindakan yang dilakukan manajemen Garuda yang lalu, sehingga menyebabkan adanya pelanggaran ini. Pada waktu itu Garuda Indonesia Group dan Sriwijaya Air Group melakukan perjanjian kerja sama operasi (KSO) untuk membantu keuangan maskapai milik keluarga Chandra Lie.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan tujuh maskapai berjadwal nasional telah terbukti melakukan melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 5/1999 soal perjanjian penetapan harga terkait dengan tiket pesawat pada periode 2018-2019.

Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih mengatakan pada para terlapor dalam kasus ini terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun, tujuh maskapai yang terlibat, antara lain PT Garuda Indonesia Tbk. (Terlapor I), PT Citilink Indonesia (Terlapor II), PT Sriwijaya Air (Terlapor III), PT NAM Air (Terlapor IV), PT Lion Mentari Airlines (Terlapor V), PT Batik Air (Terlapor VI) dan PT Wings Abadi (Terlapor VII).

“Salah satu putusannya, para terlapor melanggar pasal 5 UU No. 5/1999. Selanjutnya kami akan memberikan salinan putusan kepada pihak terlapor,” jelasnya, Selasa (23/6/2020).

Bunyi Pasal 5 ayat (1) UU No. 5/1999 adalah pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

Berdasarkan UU tersebut, dalam Pasal 48 ayat (2), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp5 miliar dan setinggi-tingginya Rp25 miliar, atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya lima bulan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kppu maskapai penerbangan inaca
Editor : Rio Sandy Pradana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top