Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Belanja Kemenhub Tahun Depan Dianggarkan Rp41,34 Triliun

Program yang mendapatkan alokasi terbesar yakni pengembangan infrastruktur konektivitas sebesar Rp36,29 triliun.
Gedung Kementerian Perhubungan./Dok. Istimewa
Gedung Kementerian Perhubungan./Dok. Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan menganggarkan belanja sebesar Rp41,34 triliun pada 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran 2020 yang sebesar Rp32,71 triliun untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial setelah pandemi virus corona.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pagu indikatif yang disampaikannya tersebut masih jauh lebih rendah dari angka kebutuhan anggaran pada 2021 yang mencapai Rp75,7 triliun.

"Kemenhub memastikan agar program yang direncanakan mendukung program ekonomi tetap mengacu pada RPJMN [Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional] 2020—2024 dan renstra [rencana strategis] Kemenhub 2021," jelasnya, Selasa (23/6/2020).

Perincian rencana kerja dan anggaran 2021 itu terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp3,97 triliun, belanja barang operasional Rp2,86 triliun, belanja barang nonoperasional Rp34,50 triliun, termasuk anggaran pendidikan Rp2,97 triliun.

Dia menyebutkan bahwa anggaran dana APBN ini bersumber dari pendanaan rupiah murni Rp30,26 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp3,36 triliun, bantuan layanan umum Rp1,60 triliun, pinjaman luar negeri Rp806,10 miliar, serta surat berharga sukuk negara Rp5,30 triliun.

Pagu indikatif ini ditujukan dengan alokasi utama kepada empat program Kemenhub, dari sebelumnya yang diusulkan sebanyak sembilan program.

Program yang mendapatkan alokasi terbesar yakni pengembangan infrastruktur konektivitas sebesar Rp36,29 triliun. Selebihnya, dialokasikan untuk pendidikan dan pelatihan vokasi Rp3,71 triliun, dukungan manajemen Rp1,13 triliun, serta riset dan inovasi Rp197,90 miliar.

Kemenhub, kata Budi, memprioritaskan kegiatan infrastruktur yang mendukung pemulihan sektor riil industri, pariwisatan dan investasi, serta mendukung penguatan kesehatan masyarakat.

"Sejalan kebijakan pemerintah menuju recovery nasional sehingga masyarakat dan perekonomian bisa berjalan dan aman dari Covid-19. Ini dimaknai cara baru bertransportasi dengan melaksanakan protokol kesehatan bagi penumpang operator sarana dan prasarana, penumpang di jalan dan di tempat tujuan," paparnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Zufrizal
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper