Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Dosis Insentif Belum Efektif, Ekonomi Indonesia Berpotensi Resesi

Sri Mulyani mengakui adanya risiko resesi ekonomi di dalam negeri. Namun, dia menegaskan pemerintah akan berupaya untuk mengindari hal tersebut dengan menyalurkan anggaran Rp695,2 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pemaparan saat konferensi pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (21/6/2019) /ANTARA FOTO-Hafidz Mubarak A
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pemaparan saat konferensi pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (21/6/2019) /ANTARA FOTO-Hafidz Mubarak A

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia berisiko mengalami resesi jika dosis kebijakan terkait penanganan dampak Corona atau Covid-19 tak mempan mengobati kinerja ekonomi.

Sejumlah lembaga pemerintah telah mengeluarkan masing-masing proyeksi terkait pertumbuhan ekonomi. Kementerian Keuangan, misalnya, pada kuartal II/2020 pertumbuhan ekonomi akan mencapai - 3,8 persen.

Angka yang lebih dramatis dikeluarkan oleh Kementerian PPN/Bappenas yang memproyeksi angka petumbuhan ekonomi terkontraksi di atas -5 persen pada kuartal II/2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui ada sejumlah indikator yang mengalami tekanan, konsumsi rumah tangga misalnya, mengacu pada data BPS pandemi Covid-19 telah berdampak pada 70 persen kelompok masyarakat dengan pendapatan yang sangat rendah.

"Dimasukkan lah tadi bantuan sosial [bansos] untuk me-recovery konsumsinya," kata Sri Mulyani di Komisi XI DPR, Senin (22/6/2020).

Kendati demikian, bekas direktur pelaksana Bank Dunia ini tidak menampik risiko resesi tersebut bisa saja terjadi, jika pada dalam dua kuartal berturut-turut, terutama kuartal III/2020 ekonomi masih berada di level negatif.

Risiko ini, menurut Sri Mulyani, yang coba dihindari pemerintah. Pemberian alokasi bantuan sosial (bansos) dan berbagai insentif dunia usaha yang terangkum dalam anggaran penanganan Covid-19, yang nilainya mencapai Rp695,2 triliun, diharapkan cukup efektif untuk menghindarkan ekonomi dari resesi.

"Maka kami akan mengharapkan di kuartal ke berapa 3 dan 4 itu pertumbuhannya sudah bisa recover," jelasnya.

Dalam catatan Bisnis, sejumah insentif atau paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah masih sepi peminat. Pembiayaan buat korporasi masih 0 persen, kebijakan buat UMKM masih 0,06 persen, serta insentif buat usaha hanya terpakai 6,8 persen.

Padahal jumlah yang digelontorkan pemerintah untuk membiayai program tersebut tidak sedikit. Data terakhir alokasi untuk penanganan Covid-19 termasuk di dalamya ada program pemulihan ekonomi nasional (PEN) mencapai Rp695,2 triliun.

Anggaran ini yang membuat APBN 2020 tekor di angka 6,34 persen dari produk domestik bruto (PDB).


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper