Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

New Normal untuk Pemerintah, Wamenkeu: Semua Rapat Virtual, Tak Perlu Perjalanan Dinas!

Pemerintah berjanji akan mempertahankan efektivitas dan efisiensi anggaran hingga periode pasca Covid-19.
Feni Freycinetia Fitriani
Feni Freycinetia Fitriani - Bisnis.com 22 Juni 2020  |  11:07 WIB
Wakil Menteri Keuangan sekaligus Pejabat Baru Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ex-officio Kemenkeu Suahasil Nazara menjawab pertanyaan wartawan seusai pelantikan jabatan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ex-officio Kemenkeu di Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (13/1/2020). Bisnis - Himawan L Nugraha
Wakil Menteri Keuangan sekaligus Pejabat Baru Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ex-officio Kemenkeu Suahasil Nazara menjawab pertanyaan wartawan seusai pelantikan jabatan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ex-officio Kemenkeu di Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (13/1/2020). Bisnis - Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA - Pandemi virus Corona (Covid-19) telah mengubah kondisi keuangan negara serta budaya di pemerintahan.

Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara mengatakan pembatasan sosial (social distancing) untuk mencegah penularan Covid-19 justru membentuk pola hidup baru (new normal) dalam pola kerja di kementerian dan lembaga pemerintah. Salah satunya dalam menyelenggarakan rapat.

"Dalam situasi pandemi, kami melakukan semua rapat dan pertemuan melalui video conference. Itu artinya pemerintah menghemat semua anggaran untuk perjalanan dinas ke luar kota dan luar negeri," katanya saat memberi kata sambutan dalam acara Public Expenditure Review World Bank, Senin (22/6/2020).

Dia mengatakan anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk perjalanan dinas, baik di dalam maupun luar negeri, sangat besar. Itu belum termasuk biaya sewa hotel dan penyediaan makanan saat rapat.

Sebelum era Covid-19, Suahasil menilai situasi tersebut sangat normal dan tidak menjadi masalah. Namun, pemerintah berjanji akan mempertahankan efektivitas dan efisiensi anggaran hingga periode pasca Covid-19.

"Periode sebelumnya, ketika kita menggelar lima kali rapat maka harus disediakan snack untuk setiap rapat. Bisa dibayangkan berapa besar anggaran yang bisa kita hemat. Kami ingin memastikan budaya baru dapat dilanjutkan setelah ini," imbuhnya.

Apalagi, lanjutnya, pemerintah tengah menyusun Rancangan APBN 2021. Wamenkeu menjelaskan pemerintah akan tetap melakukan penghematan sekaligus memastikan anggaran untuk sektor-sektor utama, misalnya kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang berguna bagi masyarakat.

Penghematan tersebut sejalan dengan fokus pemeritah untuk memastikan semua anggaran dapat dimanfaatkan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

"Rancangan APBN 2021 tidak akan kembali pada situasi anggaran ketika 2019 atau tahun sebelumnya," ujar Suahasil.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

New Normal anggaran
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top