Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan transparansinya kala memilih jajaran Dewan Direksi dan Komisaris untuk perusahaan yang berada di bawah naungan lembaganya.
Dalam sebuah wawancara bersama Rakyat Merdeka TV, Erick menjelaskan bahwa pemilihan direksi dan komisaris sejumlah perusahaan pelat merah mengikuti beberapa proses yang berlaku.
“Satu, direksi komisaris harus berakhlak. Tapi disini kita masukkan digital leadership, global business safety, customer focus, building strategy,” ungkap Erick dalam video yang diunggah Kamis (18/6/2020).
Baginya, Covid-19 mau tidak mau memaksa banyak orang untuk melakukan percepatan di segala bidang tak terkecuali petinggi di beberapa perusahaan pelat merah.
Erick menilai perusahaan BUMN menjunjung tinggi prinsip good corporate governance dan pemegang jabatan di perusahaan BUMN juga harus memiliki hubungan yang baik dengan lembaga terkait selain menyajikan kebutuhan pasar saat ini.
“Saya tidak takut diancam-ancam karena loyalitas saya jelas. Saya loyalitas ke presiden karena saya pembantunya beliau,” tegasnya.
Baca Juga
Berikutnya, Erick membocorkan bahwa Kementerian BUMN sudah mencanangkan untuk meniadakan alokasi APBN untuk perusahaan pelat merah.
Ke depannya, atas persetujuan Kementerian Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian BUMN meminta agar perusahaan diberikan hak dividen 1 persen dari total seluruh laba bersih perseroan.
“Nah, dengan itu seluruh kementerian BUMN akan memastikan BUMN mencari dividen, jadi tidak memikirkan uang cepet. Uang cepet apa? Kalau jabatan disini, harganya segini. Karena kecemburuan,” sambungnya.
Jika rencana pengalokasikan dividen untuk perseroan tersebut disetujui, Erick menilai persaingan antar perseroan akan semakin sehat ke depannya.
