Bisnis.com, JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) berharap adanya relaksasi perizinan untuk investasi di sektor infrastruktur ke depannya dengan adanya pandemi Covid-19, termasuk untuk proyek dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha.
"Hutama Karya tentu berharap akan adanya relaksasi perizinan, dukungan pemerintah terkait pendanaan proyek seperti VGF untuk menstimulus baik pihak swasta dan BUMN dalam berinvestasi," kata Muhammad Fauzan, SEVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, kepada Bisnis.com, Senin (15/6/2020).
Fauzan menambahkan pada dasarnya kendala yang dihadapi badan usaha untuk keberlanjutan proyek selama ada pandemi Covid-19 adalah proses KPBU yang menggunakan protokol kesehatan.
Selain itu, katanya, dikarenakan prosesnya dilaksanakan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam hal ini adalah pemerintah, maka saat ini Hutama Karya masih menunggu proses dan instruksi selanjutnya dari pemerintah.
Adapun untuk proyek KPBU lainnya yang baru ditawarkan, kata Fauzan, pada prinsipnya Hutama Karya tetap berminat mengikuti proses lelang atau berinvestasi.
Namun, karena menggunakan sistem KPBU, dalam berinvestasi, pihaknya perlu mempertimbangkan aspek komersial disamping aspek teknis, seperti alokasi sumber daya panjangnya durasi proses pelelangan.
"Saat ini Hutama Karya tetap mengikuti kebijakan pemerintah terkait alokasi dana yang banyak digunakan untuk Covid-19 dan infrastruktur merupakan industri dalam penggerak ekonomi pada saat ini," katanya.
Seperti diketahui, pembangunan infrastruktur juga mengalami perlambatan proses pembangunan dengan adanya pandemi Covid-19. Di sisi lain, badan usaha baik itu swasta maupun milik negara memiliki tantangan tersendiri untuk menjaga keberlangsungan bisnis di tengah ketidakpastian ekonomi akibat Covid-19.
Sebelumnya, Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengatakan pendanaan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari non-APBN sebaiknya segera menerapkan relaksasi.
Pasalnya, BUMN yang selama ini menangani pembangunan infrastruktur besar juga tengah kesulitan. Oleh karena itu, katanya, untuk menjaga iklim pembiayaan pembangunan yang sumbernya bukan dari APBN, hambatan perlu diminimalisasi untuk tetap bisa menggerakan roda perekonomian.
"Jadi saya kira agar menjaga iklim investasi yang menarik sudah saatnya harus ada relaksasi, terkait instrumen kebijakan perizinan, peningkatan pola insentif, yang bisa langsung diintervensi dan bisa cepat dilakukan, seperti simplikasi perizinan," kata Yayat.
