Bisnis.com, JAKARTA - Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) mengungkapkan ketersediaan proyek perlu dijamin untuk dapat menyerap tenaga kerja dalam upaya menghidupkan kembali sektor konstruksi.
Wakil Sekjen II Gapensi Errika Ferdinata mengatakan sebenarnya sektor konstruksi termasuk sektor yang dikecualikan selama adanya kebijakan pembatasan terkait Covid-19.
"Mau dibuka atau tidak, masalahnya demand-nya ada atau tidak. Jadi kalau dibuka kembali, dari dulu kan dikecualikan dan pelaksanaannya dengan protokol kesehatan yang berlaku," kata Errika, kepada Bisnis, Rabu (10/6/2020).
Seperti diketahui, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah memberikan lampu hijau bagi sembilan sektor ekonomi untuk kembali beroperasi di tengah penerapan kenormalan baru atau new normal, salah satunya adalah konstruksi, dengan harapan dapat menyerap tenaga kerja.
Errika menambahkan kontraktor di kategori menengah dan kecil mengalami kesulitan dengan berkurangnya proyek karena dampak ekonomi dari Covid-19.
Lebih lanjut, jelasnya, proyek berkurang tersebut karena saat ini bujet pemerintah di daerah juga dipangkas untuk penanganan kesehatan. Selain itu, kontraktor besar juga mengalami kondisi yang sulit, dan proyek di sektor business to business (B2B) atau perusahaan swasta juga cenderung menahan investasi di kondisi yang tidak pasti.
Baca Juga
"Proyek pasti turun drastis, jadi pastinya mungkin pelaku di sektor konstruksi harus adaptasi dan inovasi, kondisinya berat," katanya.
Dia menambahkan untuk dapat bisa menyerap tenaga kerja maka perlu ada proyek yang dikerjakan. Namun, menurutnya tetap butuh waktu untuk bisa menyerap tenaga kerja dengan kondisi kenormalan baru yang ada sekarang.
"Jadi real-nya seperti apa, hukum demand dan supply, kalau over supply, kontraktor kecil dan menengah, bisa ada yang tidak dapat kerja, ada yang banting harga, apalagi pengganguran dimana-mana," katanya.
Menurutnya, perlu ada solusi yang didiskusikan bersama untuk menjaga keberlangsungan kontraktor kecil dan menengah.
"Kami selalu coba memberikan masukan konkret ke pemerintah," ujarnya.
