Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kekeh, Apindo Tolak Tapera!

Ketua Apindo Bidang Properti dan Kawasan Ekonomi Sanny Iskandar mengatakan struktur iuran perumahan sebetulnya sudah ditanggulangi oleh BPJamsostek.
Ilham Budhiman
Ilham Budhiman - Bisnis.com 04 Juni 2020  |  16:08 WIB
Pekerja beraktivitas di proyek perumahan bersubsidi, di Bogor, Jawa Barat, Senin (4/9). - JIBI/Nurul Hidayat
Pekerja beraktivitas di proyek perumahan bersubsidi, di Bogor, Jawa Barat, Senin (4/9). - JIBI/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia secara tegas menolak penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat yang dinilai kian membebani pengusaha dan masyarakat.

Hal ini menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Properti dan Kawasan Ekonomi Sanny Iskandar mengatakan bahwa sejak awal asosiasi itu menolak tapera karena struktur iuran perumahan sebetulnya sudah ditanggulangi oleh BPJamsostek.

"Sikap Apindo sejak awal menolak karena memang di dalam struktur BPJS Ketenagakerjaan [BPJamsostek] urusan masalah perumahaan ini sudah ter-cover, itu bisa dimanfaatkan dari manfaat layanan tambahan tunjangan hari tua. Dari dulu sudah kami sampaikan bahwa dari tunjangan hari tua itu dananya tersimpan besar sekali," katanya kepada Bisnis, Kamis (4/6/2020).

Sanny mengatakan bahwa melalui BPJamsostek yang sifatnya juga wajib, hal tersebut bisa difungsikan bagi permasalahan pembiayaan perumahan untuk karyawan yang belum memiliki rumah. Sementara itu, pada tapera, peserta mandiri atau swasta masih harus menunggu giliran setelah aparatur sipil negara, dan TNI/Polri.

"Itu [BPJamsostek] yang harusnya bisa difungsikan bagi mereka karyawan yang memang butuh rumah. Kalaupun sekarang mesti ada tapera ini, mau kapan dapat [rumahnya]? Padahal, kebutuhan untuk beli rumah itu sekarang," tutur Sanny.

Belum lagi, dalam PP itu disebutkan besaran iuran tapera sebesar 3 persen dengan perincian 2,5 persen dari potongan gaji karyawan dan 0,5 persen ditanggung pengusaha. Hal inilah yang makin membebani pengusaha dan pegawai mengingat telah banyak iuran-iuran yang telah ditanggung sebelumnya.

Lagi pula, kata Sanny, aturan wajib soal iuran tapera juga masih membingungkan. Hal teknis belum disebutkan apakah karyawan yang memiliki rumah juga harus menanggung dengan besaran 2,5 persen. Sementara itu, perusahaan wajib mendaftarkan karyawannya paling lambat 7 tahun setelah ditetapkannya PP Tapera.

Di sisi lain, dia juga mengklaim bahwa serikat pekerja menolak keras dengan program tapera. Sayangnya, penolakan Apindo dan serikat pekerja yang sebelumnya disampaikan ke pemerintah tak membuahkan hasil.

"Saat ini kami tidak minta ditunda, tapi kami jelas menolak. Nanti kami akan mengatur waktu untuk menyampaikan penolakan kamiini," kata Sanny.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

apindo tapera
Editor : Zufrizal
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top