Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan tengah memfinalisasi kesepakatan bersama untuk memperkuat kerja sama terkait dengan kebutuhan pendanaan APBN.
Seperti diketahui, beban defisit APBN pemerintah semakin melebar seiring dengan besarnya biaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Defisit tersebut sebagian besar akan didanai dari penerbitan surat utang.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan penguatan kerja sama ini dapat membangkitkan kepercayaan investor surat utang pemerintah. Selain itu, koordinasi ini akan memicu lebih banyak inflow ke pasar utang Tanah Air
"Kami dan Menteri Keuangan akan melakukan burden sharing penerbitan SBN ini dalam bentuk kesepakatan bersama yang sedang kami finalkan," Perry dalam konferensi pers rapat terbatas di Istana, Rabu (3/6/2020).
Dia menambahkan kesepakatan ini akan diinformasikan ke publik setelah finalisasi. Dia juga berharap kebijakan di dalam kesepakatan ini dapat segera dipenuhi sehingga dapat mendukung pendanaan APBN dan pemulihan ekonomi
Intinya, lanjut Perry, BI siap menjadi lender of last resort dalam pasar SBN jika pasar tidak mencukupi. Hingga 14 Mei 2020, BI sudah membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana sebesar Rp 22,8 triliun.
Baca Juga
BI menawarkan remunerasi sebesar 80 persen dari suku bunga acuan bagi rekening pemerintah yang tersimpan di bank sentral. Menurut Perry, remunerasi tersebut juga bagian dari burden sharing dengan pemerintah.
