Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) meminta pemerintah bertindak menyelamatkan bisnis angkutan penyeberangan yang tak berdaya akibat pembatasan angkutan di tengah pandemi virus corona.
Ketua Gapasdap Khoiri Soetomo mengatakan guna mencegah matinya industri penyeberangan sebaiknya pemerintah segera memberikan bantuan subsidi, pembebasan pajak, PNBP, serta biaya-biaya pelabuhan serta segera menurunkan harga bbm yang memang harga internasional sudah turun sangat rendah.
"Agar saat pandemi selesai dan ekonomi bergerak industri ini dapat tetap menjadi urat nadi perekonomian serta berfungsi angkutan umum massal yang juga sebagai fungsinya infrastruktur. Saat ini angkutan penyeberangan butuh transfusi darah dari pemerintah," ujarnya kepada Bisnis, Senin (11/5/2020).
Menurutnya, kebijakan pembatasan transportasi yang dilakukan pemerintah seperti larangan mudik, dan protokol kesehatan kapasitas 50 persen menyebabkan angkutan penyeberangan 'kehabisan darah'.
Dia menyebut sebelum pandemi Covid-19, anggotanya sudah banyak yang kesulitan membayar gaji dan kewajiban apalagi sekarang ada pembatasan yang sampai kapannya pun tidak pernah jelas akhirnya.
"Praktis saat ini tidak ada penumpang biasa yang menyebrang karena di samping aturan pembatasan yang memang tidak serentak dan menyeluruh dan satu komando antara pusat dan daerah, juga pemahaman para petugas di lapangan yang terkadang berbeda satu sama lain meskipun sudah diatur dengan PM 25/2020," ujarnya.
Baca Juga
Khoiri menegaskan Covid-19 membuat semua dunia usaha mengalami kerugian yang sangat besar karena ekonomi terhambat yang disebabkan larangan bertemu, dari semua sektor mulai industri, sektor transportasilah yang paling buruk dampaknya terutama yang mengangkut penumpang.
"Dari semua sektor transportasi, transportasi lautlah yang paling buruk dan dari semua sektor transportasi laut penyeberanganlah yang paling menderita karena kapal kapal dengan jumlah mesin, peralatan dan ABK [anak buah kapal] yang lebih banyak dari kapal kargo," tegasnya.
Di sisi lain, meskipun aktivitas berhenti karena tidak ada yang dimuat kapal, kapal penyeberangan wajib menjalankan mesin genset dan dijaga ABK secara penuh selama 24 jam. Dengan begitu, biaya tetap masih terus keluar dengan sendirinya, biaya tetap keluar sebesar 70 persen dari total biaya, mulai kepentingan BBM, SDM dan perawatan.
Selain itu, pihaknya tidak dapat menawar ketentuan yang berhubungan dengan kesehatan karena bukan domain dan keahlian pengusaha kapal. Dia hanya berharap pemerintah dalam membuat aturan terkait Covid-19 seharusnya satu komando, satu bahasa, serentak secara nasional, menyeluruh dan jelas target serta waktunya.
"Pasalnya, kalau tidak begitu, hanya akan mubazir membuang sumber daya yang sangat terbatas ini dan itu cukup untuk membunuh semua sektor industri karena kehabisan darah. Kalau tidak, kami tidak tahu sampai kapan ujung dari penantian ini karena akan ada perputaran dari daerah satu ke daerah lain," ujarnya.
