Pakar Pendidikan : Pelatihan Kartu Prakerja Perlu Dievaluasi

Bisnis.com, JAKARTA - Pakar pendidikan menilai program kartu prakerja perlu dievaluasi secepat mungkin karena tidak memenuhi kriteria pelatihan.

Henny Br Dalimunthe, pakar pendidikan masyarakat dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), mengatakan sesuai dengan Perpres Nomor 36 tahun 2020, pelatihan dapat diselenggarakan secara daring dan atau luring. Adapun penyelenggaraan pendidikan pelatihan dengan model daring harus memenuhi beberapa kriteria.

“Kriteria pelatihan itu bercirikan ketersediaan kurikulum, interaksi proses belajar mengajar, materi, metode, media dan sarana dan prasarana belajar. Apakah pemberian video yang ditonton oleh peserta pelatihan masuk kategori pelatihan?” ujarnya, Rabu (6/5/2020).

Dia menilai video tutorial pada program kartu prakerja hanya bagian dari strategi penyampaian materi pelatihan menggunakan media online tetapi bukan sebuah konsep pelatihan dan tidak semua pelatihan bisa dilakukan hanya dengan video tutorial.

“Saya dapat menyatakan ini bukanlah pelatihan. Pelatihan adalah proses untuk mempertahankan dan memperbaikin keterampilan untuk menghasilkan pekerjaan yang efektif maka sebuah konsep pelatihan terstruktur mengikuti tahapan yaitu analisis kebutuhan pelatihan, perencanaan pelatihan, pelaksanaan pelatihan dan penilaian pelatihan,” ulasnya.

Selain itu, kata dia, insentif yang diatur dalam kartu prakerja adalah upaya pendukung bagi peserta untuk mencari kerja. Namun, dalam program ini, dikhawatirkan bertujuan sebagai program jaring pengaman sosial yang tidak sebangun dengan konsep pelatihan dan pada akhirnya bertujuan agar peserta dapat bekerja dan mandiri untuk membuka usaha.

Menurutnya, program ini sangat berarti bagi kehidupan masyarakat Indonesia saat kondisi pandemi corona. Namun, perlu evaluasi terhadap implentasi program peningkatan produktivitas, disiplin, sikap dan etos akan sulit diukur jika dengan pola pembelajaran online namun jika itu bisa terukur program ini akan lebih efektif.

“Tak ada kata terlambat, sebaiknya program ini dievaluasi untuk memutuskan apakah terus berjalan atau ditunda. Perlu waktu untuk pembenahan. Perlu dipikirkan kembali apakah benar program ini dikorbankan untuk dijadikan upaya menanggulangi pandemi. Ide Presiden Jokowi harus kita lindungi bersama agar biaya yang dikeluarkan mencapai tujuan,” pungkasnya.

Dalam keterangan tertulis, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengingatkan sasaran program Kartu Prakerja adalah pekerja, pencari kerja, dan pelaku usaha kecil dan mikro yang terdampak oleh pandemi Covid-19.

Pemerintah juga melakukan pendataan melalui dinas-dinas ketenagakerjaan, pariwisata, koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan, selain juga pada sektor-sektor yang terdampak oleh pengurangan mobilitas masyarakat seperti transportasi dan ritel.

Pemerintah melakukan pendataan melalui Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah, terutama melalui dinas-dinas ketenagakerjaan, pariwisata, koperasi dan UKM, perindustrian perdagangan, dan juga pada sektor-sektor yang terdampak oleh pengurangan mobilitas masyarakat seperti transportasi dan ritel.