Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Dana Alokasi Umum 380 Pemda Ditunda, Ini Sebabnya

Sejauh ini, nominal realokasi anggaran daerah yang telah terkumpul mencapai Rp66,38 triliun.
Muhamad Wildan
Muhamad Wildan - Bisnis.com 05 Mei 2020  |  17:52 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 di Jakarta, Rabu (19/2/2020). Menkeu mengatakan pemerintah akan mewaspadai ancaman pelemahan ekonomi gara-gara wabah corona di China demi mengejar target asumsi dasar ekonomi makro di APBN 2020. FOTO ANTARA - Puspa Perwitasar
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 di Jakarta, Rabu (19/2/2020). Menkeu mengatakan pemerintah akan mewaspadai ancaman pelemahan ekonomi gara-gara wabah corona di China demi mengejar target asumsi dasar ekonomi makro di APBN 2020. FOTO ANTARA - Puspa Perwitasar

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk menunda penyaluran sebagian dari Dana Alokasi Umum (DAU) kepada 380 pemda pada per Mei 2020 . Hal ini karena Pemda tidak melakukan realokasi APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 35/2020.

Seperti diketahui, pemda diwajibkan untuk merasionalkan belanja pegawai dengan memangkas tunjangan tambahan, tunjangan kinerja, dan insentif sejenis bagi aparatur sipil negara (ASN) agar tidak melebih nominal yang ada di pemerintah pusat.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), saat ini sudah terkumpul nominal realokasi APBD sebesar Rp66,38 triliun.

Nominal ini masih jauh di bawah outlook Kemenkeu yang memproyeksikan APBD yang bisa direalokasi untuk penanganan COVID-19 bisa mencapai Rp94,39 triliun.

Plt. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochammad Ardian Noervianto mengatakan pihaknya tidak memiliki proyeksi sejenis dengan yang dibuat dengan Kemenkeu. "Saya belum berani proyeksikan, ini angka-angka daerah," kata Ardian, Selasa (5/5/2020).

Untuk diketahui, belanja barang/jasa dan belanja modal wajib juga wajib dirasionalisasi paling sedikit hingga 50 persen dari anggaran awal.

Secara khusus untuk belanja modal, bila rasionalisasi belanja modal tidak mencapai 50 persen, selisih kekurangan rasionalisasi bisa dibebankan atau dipenuhi dari rasionalisasi jenis belanja lain selain belanja pegawai dan bantuan sosial.

Adapun, jika realokasi APBD yang dilakukan oleh pemda belum sesuai ketentuan, penyaluran DAU bisa ditunda dan bahkan dipotong.

Penundaan atas DAU mencapai 35 persen dari DAU mulai dari periode penyaluran DAU per Mei 2020. Penundaan dilakukan hingga pemda melaporkan hasil realokasi anggaran sesuai ketentuan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

apbn apbd
Editor : Rivki Maulana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top