Bisnis.com, JAKARTA - Diperkirakan pada 2020, pemerintah akan mengalami defisit anggaran hingga Rp950 triliun atau hampir tiga kali lipat dari defisit anggaran 2019 sebesar Rp353 triliun.
Salah satu jalan keluar untuk menutup defisit ini adalah dengan pemangkasan ekstrim pada belanja negara.
Ekonom Senior Institut Harkat Negeri Awalil Rizky mengatakan defisit anggaran yang membengkak akibat penurunan drastis penerimaan negara akibat pandemi virus corona yang melahirkan kebijakan WFH, sosial distancing, hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan berimbas terhadap aktivitas ekonomi.
Penerimaan negara diperkirakan hanya Rp1.650 triliun, sementara penerimaan dari pajak turun drastis diperkirakan hanya Rp1.400 triliun lebih rendah dari realisasi 2019 yang hampir mencapai Rp2.000 triliun.
Di sisi lain, belanja pemerintah membengkak akibat stimulus perekonomian sebagai dampak menyebarnya Covid-19 dengan angka belanja negara diperkirakan mencapai Rp2.600 triliun. Adapun stimulus awal yang sudah dikeluarkan sebesar Rp450,1 triliun.
"Pemerintah menurut dugaan saya itu akan mengalami defisit Rp950 triliun pada 2020, jadi sudah 2,5 kali lipat lebih dari defisit pada 2019 yang sebesar Rp353 triliun," ujarnya, Sabtu (2/5/2020).
Baca Juga
Menurutnya, saat ini pemerintah menghadapi kondisi fiskal yang amat serius, yang tentunya dapat memberi kendala ketika menambah pemberian bantuan besar baik bagi stimulus sektor usaha maupun para pekerja.
Di sisi lain terangnya, hal ini membuka kenyataan bahwa beban utang dan bunga utang yang selama ini dinilai aman dalam kondisi normal tidak dalam keadaan baik-baik saja.
"Kemungkinan hikmahnya, upaya penghematan Kementerian/Lembaga [K/L] dibantu teriakan rakyat, saat ini baru pemotongan 10 - 15 persen, beberapa K/L yang gemuk sebenarnya bisa dipotong anggarannya hingga 30 persen," ujarnya.
Dengan demikian, jelasnya, pemotongan anggaran belanja K/L yang lebih ekstrem wajib dilakukan. Dia memprediksi akan ada outlook atau prakiraan baru dari pemerintah pada 3 bulan mendatang dengan pemotongan belanja tersebut.
Sisi positifnya, kata Awalil, ketika anggaran belanja K/L dipotong secara radikal dan pemerintahan tetap berjalan, pemerintah bisa mendapatkan alokasi belanja yang lebih efisien dibandingkan dengan yang selama ini berjalan.
Selain utak-atik di belanja K/L, dia menuturkan pemerintah juga dapat melakukan pemotongan anggaran pada belanja transfer ke daerah, karena belanja non K/L fokus membayar utang, bunga utang, dan sejumlah subsidi.
"Transfer ke daerah dapat dipotong tetapi mesti 'pilih tebu', diperhatikan juga daerahnya jangan pemotongan dilakukan ke daerah yang sudah PSBB seperti Jawa Barat," katanya.
Menurutnya, melalui pemangkasan belanja K/L yang lebih ekstrim akan bisa mendapatkan alokasi kurang lebih Rp100 triliun di keseluruhan ditambah dengan ruang dari pemangkasan transfer ke daerah, akan ada ruang berkisar Rp200 triliun di belanja negara.
Ruang anggaran dari pemangkasan ini terangnya dapat digunakan untuk stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha dan masyarakat.
"Namun, saya saran para pelaku dan UMKM, harus berteriak lebih kencang, sejauh ini pemulihan ekonomi Rp150 triliun dianggarkan melalui BUMN, sementara stimulus fiskal baru memotong beberapa pajak, masih ada satu step memintah pemulihan ekonomi lebih rinci," imbuhnya.
