Bisnis.com, JAKARTA — Langkah Kementerian PUPR melakukan kebijakan untuk membeli karet petani mendapatkan apresiasi dari DPR RI.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dalam refocussing kegiatan untuk mitigasi dampak Covid-19, Kementerian PUPR juga melaksanakan pembelian karet langsung dari petani dengan alokasi anggaran Rp100 miliar.
"Pembelian karet langsung dari petani sebagai bahan campuran aspal karet di sejumlah wilayah produsen karet, seperti Lampung, Sumsel, Jambi, Kaltim, Kalsel dan Kalbar," jelas Basuki dalam Rapat Kerja Virtual bersama Komisi V DPR RI pada Selasa (21/4/2020).
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan H.M. Rifqinizami Karsayuda mengatakan dengan adanya pernyataan populis tersebut dalam waktu sepekan terakhir pihaknya banyak didatangi petani karet yang ingin mengetahui komitmen Kementerian PUPR untuk membeli karet dari petani.
"Saya kira dana yang sudah ada bisa disalurkan kuotanya dengan cukup proporsional dimana petani karet berada, bukan hanya provinsi yang disebutkan. Di Kalsel juga memohon agar kuota tersebut diberikan untuk stabilitas ekonomi di rakyat kecil, di paling bawah," ujarnya.
Selain itu, Komisi V DPR juga sepakat dengan Kementerian PUPR untuk memprioritaskan dan mempercepat realisasi program padat karya tunai atau infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) untuk mitigasi dampak Covid-19.
Baca Juga
Pada 2020, anggaran program padat karya tunai (PKT) dialokasikan sebesar Rp10,22 triliun untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran, khususnya di kawasan perdesaan.
Program PKT mencakup pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW), penataan kota tanpa kumuh (KOTAKU), percepatan pengembangan tata guna air irigasi (P3TGAI), pembuatan akuifer buatan simpanan air hujan (ABSAH).
Kemudian, pembangunan tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle (TPS 3R), pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) dan sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas), serta bantuan stimulan rumah swadaya.
Rifqinizami menambahkan jika program padat karya tunai bisa segera direalisasikan dapat menjadi faktor stimulus ekonomi di seluruh Indonesia karena mengedepankan swakelola dan padat karya.
Senada, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golongan Karya Hamka Baco Kady juga mengapresiasi langkah Kementerian PUPR untuk menghadirkan program padat karya tunai di berbagai daerah saat kondisi pandemi Covid-19.
"Saya hanya bangga dan terima kasih untuk karyanya, dimana-mana hadir. Saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi secara keseluruhan, harapan saya setelah refocussing dan penghematan jika sisa pagunya berkurang dapat dijelaskan apa saja yang berkurang dan yang dilanjutkan," jelasnya.
Basuki menambahkan Kementerian PUPR juga akan melakukan pembelian resin produksi Perhutani sebesar 800 ton untuk pengecatan marka jalan. Selain itu, imbuhnya, terdapat stimulus fiskal di sektor perumahan dan subsidi perumahan berupa subsidi selisih bunga dan bantuan uang muka dengan target sasaran 175.000 unit sebesar Rp1,5 triliun.
"Seluruh substansi realokasi program dan anggaran, serta refocussing kegiatan, termasuk program padat karya tunai akan dikonsultasikan kembali ke pimpinan Komisi V DPR RI," katanya.
