Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Mudik Tidak Dilarang, Ini Langkah Kemenhub

Langkah ini diambil supaya pemerintah dapat tetap melayani aktivitas mudik Lebaran sekaligus tetap membatasi agar penyebaran virus corona atau Covid-19
Rinaldi Mohammad Azka
Rinaldi Mohammad Azka - Bisnis.com 03 April 2020  |  07:10 WIB
Mudik Tidak Dilarang, Ini Langkah Kemenhub
Sejumlah calon pemudik menanti kedatangan bus, di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Rabu (29/5/2019). Dinas Perhubungan DKI Jakarta memprediksi puncak arus mudik di terminal tersebut terjadi pada awal Juni 2019. - Antara
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal menyiapkan regulasi turunan terkait dengan keputusan Presiden Joko Widodo yang tidak akan melarang mudik pada masa Angkutan Lebaran 2020.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menjelaskan pihaknya kini tengah menyiapkan regulasi turunan sesuai arahan Menteri Perhubungan Ad Interim sekaligus Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Salah satu isinya, termasuk mengenai maksimal pengangkutan 50 persen kapasitas dan tarif angkutan umum yang lebih tinggi.

"Saya lagi bikin regulasi saja, mobil angkutan umum keterisiannya maksimal 50 persen, tarif diperbesar, termasuk di penyeberangan, physical distancing diberlakukan ketat," jelasnya kepada Bisnis.com, Kamis (2/4/2020).

Dia berpendapat langkah ini diambil supaya pemerintah dapat tetap melayani aktivitas mudik Lebaran yang sudah setiap tahun terjadi sekaligus tetap membatasi agar penyebaran virus corona atau Covid-19 tidak sampai ke daerah atau desa-desa tujuan mudik.

Dalam angkutan kendaraan kecil pun, jelasnya, tidak boleh terisi penuh atau hanya berisi dua hingga tiga orang. Kendaraan pribadi pun maksimal mengangkut tiga orang. Intinya aktivitas mudik tetap dapat berjalan dengan pembatasan yang sangat ketat terutama dalam angkutan umum.

Kendati demikian, pihaknya belum memerinci besaran selisih tarif angkutan umum yang akan dinaikan. Hal ini diklaim bisa menjadi kompensasi bagi operator angkutan umum yang diperbolehkan hanya mengangkut maksimal 50 persen dari total kapasitas penumpang.

"Besaran tarifnya belum ada, masih dirapatkan kembali dengan Organda untuk angkutan darat dan penyeberangan bersama PT ASDP Indonesia Ferry juga berkomunikasi dengan asosiasi penyeberangan Gapsadap dan INFA," urainya.

Menurutnya, upaya membuat tarif angkutan lebih mahal ini supaya masyarakat mengurungkan niatnya untuk mudik dan lebih memilih merayakan Idulfitri di kota tempatnya bekerja. Dengan demikian, keputusan tidak mudik datang dari pilihan masyarakat sendiri.

Di sisi penyeberangan, keputusan sementara terangnya, penyeberangan hanya akan melayani aktivitas mobil pribadi dan sepeda motor tanpa memperbolehkan angkutan umum. Namun, dia tegaskan keputusan ini belum final.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Kemenhub lebaran 2020
Editor : Rio Sandy Pradana
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top