Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tidak ingin melarang mudik, tetapi tidak ingin pula pemudik atau masyarakat yang keluar dari wilayah Jabodetabek membawa virus corona ke daerah tujuannya.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Maritim dan Investasi (Marves) Ridwan Djamaluddin menuturkan Presiden Joko Widodo meminta agar kebijakan soal mudik komprehensif, secara keseluruhan tidak parsial.
"Sekarang ini saya dengar sementara hasil rapat terbatas, pemerintah tidak akan melarang mudik, tetapi kami akan mengendalikannya agar pemudik tidak membawa penularan penyakit ke dearah masing-masing," jelasnya, Kamis (2/4/2020).
Dia mengungkapkan arah hasil rapat pemerintah ini agar tidak secara keras melarang mudik atau masyarakat keluar wilayah zona merah Covid-19 Jabodetabek. Namun, pemerintah akan mengendalikan supaya orang yang keluar dari wilayah zona merah seperti Jabodetabek tidak membahayakan orang lain di daerah tujuannya.
Menurutnya, cara yang lain yang dapat dilakukan, yakni memastikan masyarakat yang akan pulang itu dalam keadaan bersih dari Covid-19. Kemudian dalam tatanan implementasinya perlu diupayakan prinsip jaga jarak secara disiplin.
"Jadi apa yang dikenal ini agar bus tidak penuh sesak, kereta tidak penuh sesak, jalanan juga lancar supaya tidak ada penumpukan. Itu nanti masih akan dibahas detailnya," urainya.
Baca Juga
Menurutnya, saat ini pemerintah tidak melihat aktivitas mudik lagi secara spesifik, karena masyarakat yang keluar Jabodetabek sudah terjadi sejak pandemi corona diumumkan.
"Untuk masyarakat yang eksodus [keluar dari Jabodetabek] ini, pemerintah sudah menyiapkan skema-skema pengamanan sosial. Intinya sudah disiapkan insentif bagi orang-orang yang akan tinggal di jakarta, berupa kebutuhan-kebutuhan pokok dan ada beberapa lagi yang lain," katanya.
