Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Optimalkan Peran Tol Laut Saat Corona, Tingkatkan Subsidi!

Selama masa penyebaran wabah virus corona di Indonesia, rotasi dan frekuensi kapal dalam program tol laut perlu ditambah jika diperlukan.
Anitana Widya Puspa
Anitana Widya Puspa - Bisnis.com 30 Maret 2020  |  17:07 WIB
Pemudik bersiap memasuki KM Sabuk Nusantara 92 di Pelabuhan Tanjungwangi, Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu (26/5/2019). - ANTARA/Budi Candra Setya
Pemudik bersiap memasuki KM Sabuk Nusantara 92 di Pelabuhan Tanjungwangi, Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu (26/5/2019). - ANTARA/Budi Candra Setya

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diharapkan dapat mengucurkan subsidi lebih banyak pada tahun ini bagi optimalisasi program tol laut guna menopang aktivitas logistik di tengah pandemi virus covid-19.

Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi mengatakan kendati hasil evaluasi tol laut beebrapa waktu lalu memang kurang efisien, tetapi saat ini subsidi masih perlu dikucurkan oleh pemerintah supaya tetap berjalan. Program tol laut diperlukan untuk mengangkut bahan-bahan pokok dan penting (bapokting) yang diperlukan dalam penanganan virus corona.

Bahkan, sebutnya, selama masa penyebaran virus corona, rotasi dan frekuensi kapal perlu ditambah jika diperlukan. Hal ini, membutuhkan kerja sama dan komunikasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan daerah mana yang masih memerlukan bapokting tersebut.

“Di sini sebetulnya subsidi kencang harus dikucurkan oleh pemerintah karena sudah pasti tidak ada barang dibawa balik dari [kawasan] timur ke Jawa,” jelasnya, Senin (30/3/2020).

Menurutnya peran tol laut sudah semestinya dioptimalkan, karena saat ini banyak perusahaan angkutan laut yang lebih mengutamakan mengangkut barang sebagai imbas dari penurunan penumpang. Terutama, kapal perintis pendukung tol laut yang mungkin terhenti operasionalnya.

Namun, kata Siswanto, saat ini masuknya kapal barang masih menghadapi resiko penutupan pelabuhan secara sepihak oleh pemerintah daerah yang menjadi titik bersandar tol laut dengan alasan menerapkan karantina wilayah. Dalam hal ini, pemda perlu melakukan pengecualian untuk mengamankan bapokting.

Dia berpendapat pengerahan militer dalam membantu operasional tol laut juga dapat dilakukan dengan catatan sudah adanya keterangan resmi terkait kebijakan karantina wilayah di level nasional.

Berdasarkan rencana kerja Kementerian Perhubungan pada tahun ini terdapat 26 kapal tol laut yang terdiri atas 14 kapal negara, 5 kapal milik PT Pelayaran Nasional Indonesia, 5 kapal PT Pelayaran Nasional Indonesia, dan 2 kapal swasta.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Virus Corona Tol Laut
Editor : Rio Sandy Pradana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top