Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diharapkan dapat mengucurkan subsidi lebih banyak pada tahun ini bagi optimalisasi program tol laut guna menopang aktivitas logistik di tengah pandemi virus covid-19.
Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi mengatakan kendati hasil evaluasi tol laut beebrapa waktu lalu memang kurang efisien, tetapi saat ini subsidi masih perlu dikucurkan oleh pemerintah supaya tetap berjalan. Program tol laut diperlukan untuk mengangkut bahan-bahan pokok dan penting (bapokting) yang diperlukan dalam penanganan virus corona.
Bahkan, sebutnya, selama masa penyebaran virus corona, rotasi dan frekuensi kapal perlu ditambah jika diperlukan. Hal ini, membutuhkan kerja sama dan komunikasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan daerah mana yang masih memerlukan bapokting tersebut.
“Di sini sebetulnya subsidi kencang harus dikucurkan oleh pemerintah karena sudah pasti tidak ada barang dibawa balik dari [kawasan] timur ke Jawa,” jelasnya, Senin (30/3/2020).
Menurutnya peran tol laut sudah semestinya dioptimalkan, karena saat ini banyak perusahaan angkutan laut yang lebih mengutamakan mengangkut barang sebagai imbas dari penurunan penumpang. Terutama, kapal perintis pendukung tol laut yang mungkin terhenti operasionalnya.
Namun, kata Siswanto, saat ini masuknya kapal barang masih menghadapi resiko penutupan pelabuhan secara sepihak oleh pemerintah daerah yang menjadi titik bersandar tol laut dengan alasan menerapkan karantina wilayah. Dalam hal ini, pemda perlu melakukan pengecualian untuk mengamankan bapokting.
Baca Juga
Dia berpendapat pengerahan militer dalam membantu operasional tol laut juga dapat dilakukan dengan catatan sudah adanya keterangan resmi terkait kebijakan karantina wilayah di level nasional.
Berdasarkan rencana kerja Kementerian Perhubungan pada tahun ini terdapat 26 kapal tol laut yang terdiri atas 14 kapal negara, 5 kapal milik PT Pelayaran Nasional Indonesia, 5 kapal PT Pelayaran Nasional Indonesia, dan 2 kapal swasta.
