Bisnis.com, JAKARTA - PT PLN (Persero) diminta menjamin ketersediaan listrik selama masa bekerja dari rumah atau work from home (WFH).
Anggota Komisi VII DPR-RI Mulyanto mengatakan meski Presiden Joko Widodo belum mengambil kebijakan karantina wilayah (lockdown), tetapi beberapa Gubernur, Walikota dan Bupati berinisiatif menutup daerah masing-masing untuk menghindari meluasnya persebaran virus corona. Selama penutupan wilayah itu semua warga dilarang beraktifitas di luar rumah.
Untuk mendukung kegiatan warga selama berkegiatan di tempat masing-masing Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR-RI Mulyanto, minta PLN menjamin ketersediaan listrik.
Badan usaha milik negara itu diminta mengantisipasi berbagai gangguan dan kendala teknis di lapangan yang dapat menghentikan pasokan listrik ke masyarakat. Pasalnya, jika pasokan listrik terganggu akan menyulitkan masyarakat melakukan kegiatan sehari-hari.
"Dalam situasi darurat seperti ini PKS berharap PLN tetap siaga melayani masyarakat. Usahakan pasokan listrik ke rumah-rumah warga tetap terjamin, sehingga warga tetap nyaman menjalani berbagai aktifitas," ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (28/3/2020).
Bahkan jika memungkinkan, tambahnya, PLN dapat memberi kelonggaran batas waktu pembayaran iuran listrik kepada para pelanggan. Sebab dalam kondisi seperti ini setiap orang akan sulit berkegiatan seperti dalam kondisi normal.
Baca Juga
"Di beberapa daerah pembayaran listrik masih dilakukan secara tunai di loket-loket penerimaan pembayaran iuran listrik. Tidak semua pelanggan PLN terbiasa membayarkan tagihan atau membeli token listrik menggunakan fasiltas internet, baik secara mobile ataupun melalui transfer di ATM," katanya.
Untuk itu, PLN dinilai perlu menyusun berbagai skenario keuangan agar rencana tersebut dapat terwujud. Setidaknya PLN dapat mengikuti kebijakan instansi Pemerintah lain yang siap memberikan insentif kepada pelanggan selama masa darurat Corona.
