Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo minta para pembantunya fokus pada tiga hal agar wabah virus corona atau Covid-19 tidak berdampak besar pada perekonomian Indonesia.
Kepala Negara memberikan arahan tersebut rapat terbatas bertemakan Kebijakan Moneter dan Fiskal Menghadapi Dampak Ekonomi Pandemi Global Covid-19 melalui video converence.
“Yang pertama bidang kesehatan, terutama dalam upaya pengendalian Covid-19. Kedua social safety net, ini bansos-bansos. Ketiga berkaitan dengan insentif ekonomi bagi pelaku usaha dan UMKM,” katanya melalui video conference, Jumat (20/3/2020).
Oleh sebab itu, Presiden meminta semua Kementerian/Lembaga serta juga pemerinah daerah untuk memangkas belanja APBN dan APB yang tidak prioritas. Menurutnya banyak sekali anggaran yang dapat dihemat dari hal tersebut.
“Anggaran perjalanan dinas, belanja rapat, pembelian barang yang tidak prioritas saya minta dipangkas,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa anggaran belanja non-prioritas yang dapat direalokasikan untuk penanganan virus corona senilai Rp5 triliun hingga Rp10 triliun. Angka tersebut berdasarkan perhitungan awal kementerian.
Baca Juga
Jokowi melanjutkan bahwa daya beli masyarakat, harus betul-betul menjadi perhatian bersama, utamanya rakyat kecil. Arahkan anggaran APBN untuk mengkerek daya beli masyarakat.
Selain itu, Presiden juga meminta program-program bantuan sosial yang dapat memberikan dampak kepada peningkatan konsumsi diperbesar. Ini program bantuan langsung ke masyarakat, baik itu program keluarga harapan, PKH, Kartu Indonesia Sehat, KIS, Kartu Indonesia Pintar, kartu sembako, rastra semua segera diimplementasikan seawal mungkin,” tegas Jokowi.
Selanjutnya, yang berkaitan dengan bansos, Jokowi juga meminta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan seluruh kepala daerah agar segera merealisasikan dana desa. “Terutama untuk hal berikatan dengan padat karya, padat karya tunai. Dan juga membantu penanganan Covid-19. Ini yang harus diperbanyak,” kata Jokowi.
Terakhir, Jokowi menjelaskan soal realokasi anggaran untuk membantu isnentif ekonomi bagi pelaku usaha, khususnya UMKM dan sektor informal. Hal ini menjadi penting agar produktivitas tetap berjalan dan tidak ada sektor usaha yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Saya dapat laporan OJK sudah keluarkan stimulus ekonomi, bagi debitur, termasuk debitur UMKM yang terkena dampak Covid-19. Saya kira kebijakan restrukturisasi kredit maupun pembiayaan sangat bagus,” kata Presiden.
Selain itu, Presiden juga minta kredit usaha rakyat (KUR), lebih intensif dan dieksekusi sebanyak-banyaknya.
