Bisnis.com, JAKARTA - Social distancing yang dianjurkan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam rangka meminimalisir penularan virus corona atau Covid-19 bakal berdampak pada perekonomian dan efektifitas kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Hal ini disampaikan oleh mantan Menteri Keuangan Chatib Basri dalam tweet-nya, Minggu (15/3/2020).
Chatib mengatakan apabila masyarakat mengurangi aktivitasnya di luar rumah termasuk berbelanja, menghindari keramaian, hingga kontak antarindividu, maka kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mendorong permintaan tidak akan efektif.
"Walau memiliki uang, orang akan mengurangi aktifitas belanjanya, kecuali melalui online. Pola belanja akan bergeser kepada online. Namun, tentu ini jumlahnya juga relatif terbatas, karena barang online juga akan tergantung kepada pasokan," kata Chatib.
Dari sisi penawaran, apabila pasokan terganggu akibat aktivitas kerja yang terbatas, maka upaya untuk mendorong permintaan melalui kebijakan fiskal juga terbatas. Oleh karenanya, kebijakan stimulus fiskal harus diubah sesuai dengan kondisi agar lebih efektif dampaknya.
Menurut Chatib, ada baiknya bagi pemerintah untuk memfokuskan kebijakan fiskal pada perkotaan karena perkotaan memiliki kepadatan penduduk yang lebih besar dan intensitas interaksinya juga lebih masif.
"Ini bukan berarti bahwa desa memiliki fasilitas kesehatan yang kurang dibanding kota, maka juga tetap harus diperhatikan. Karena itu komposisi ini harus dihitung masak-masak," kata Chatib.
Kedua, karena aktivitas perekonomian bagaimanapun bakal terganggu karena berkurangnya interaksi, maka lebih baik pemerintah mengalokasikan anggarannya untuk program kesehatan. Misalnya, dengan memastikan bila penderita Covid-19 meningkat masif, fiskal perlu digelontorkan ke rumah sakit, dokter, obat, serta asuransi bagi penderita.
"Sehingga negara bisa menanggung. Setelah kondisi bisa diatasi, dan aktifitas menjadi normal, dimana interaksi terjadi, baru lakukan demand management lagi melalui fiskal," kata Chatib.
Ketiga, perlu ada kebijakan fiskal dalam rangka memastikan kelompok menengah bawah terpenuhi kebutuhannya melalui bansos.
Keempat, pemerintah perlu merealokasikan belanja yang kurang penting dan bukan prioritas mengingat besarnya kebutuhan dana sembari meningkatkan defisit anggaran.
Kelima, stok pengan perlu dipastikan agar tidak timbul kenaikan harga pangan yang bisa menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.
Setelah situasi kembali normal, barulah kebijakan countercyclical baik dari fiskal maupun moneter dapat dilakukan untuk mendorong aggregate demand secara efektif.
