Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono meminta 10 Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Kementerian PUPR yang baru dilantik untuk langsung mempercepat pengerjaan proyek-proyek infrastruktur.
Menteri Basuki mengatakan di tengah ketidakpastian ekonomi akibat merebaknya virus corona, pejabat yang dilantik pada Kamis (5/3/2020) diminta untuk segera melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa anggaran infrastruktur Tahun Anggaran 2020.
Basuki menuturkan bahwa lelang dini paket kontraktual pekerjaan infrastruktur TA 2020 telah dilakukan sejak 6 November 2019. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas belanja anggaran pembangunan infrastruktur karena pekerjaan dapat dimulai lebih awal.
“Saya meminta kepada pejabat yang dilantik sebagai komandannya untuk mempercepat. Untuk itu, Unit Organisasi (Unor) agar dapat mempersiapkan dokumen tender dengan lebih baik,” kata Basuki, melalui rilis yang diterima Bisnis, Kamis (5/3/2020).
Basuki juga meminta agar pembangunan infrastruktur berbasis kerakyatan seperti Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan Program Peningkatan Tata Guna Air Irigasi ( P3-TGAI) untuk dipercepat realisasinya sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat.
“Pembuatan marka jalan di lapangan yang belum dikerjakan bisa dikerjakan sekarang, termasuk pengecatan jembatan yang dapat dilakukan melalui skema padat karya segera dilaksanakan. Program padat karya bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat,” katanya.
Baca Juga
Selain itu, Basuki juga mengingatkan soal rencana pembangunan Rumah Sakit Khusus untuk penanganan virus corona di Pulau Galang.
“Kita juga sedang mendapat tugas dari Presiden untuk membangun Rumah Sakit Khusus di Pulau Galang. Targetnya selesai dalam waktu kurang dari 1 bulan dengan kapasitas 1.000 isolated [ruang isolasi],” katanya.
Adapun, pelantikan dilakukan untuk mengukuhkan dan menggantikan beberapa pejabat yang telah memasuki masa purna bhakti.
Sepuluh Pejabat Tinggi Madya (eselon I) yang dilantik adalah Anita Firmanti Eko Susetyowati sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Widiarto sebagai Inspektur Jenderal (Irjen), Jarot Widyoko sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air menggantikan Widiarto yang sebelumnya menjabat Plt Dirjen SDA, dan Hedy Rahadian sebagai Dirjen Bina Marga menggantikan Sugiyartanto.
Kemudiaan Danis Hidayat Sumadilaga sebagai Dirjen Cipta Karya, Khalawi sebagai Dirjen Perumahan, Trisasongko Widianto sebagai Dirjen Bina Konstruksi menggantikan Danis Hidayat Sumadilaga yang sebelumnya Plt. Dirjen Bina Konstruksi.
Kemudian, Eko Djoeli Heriepoerwanto sebagai Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Hadi Sucahyono sebagai Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), dan terakhir, Sugiyartanto sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) menggantikan Lolly Martina Martief.
