Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kementerian PUPR dan BNPB Bersinergi Kurangi Risiko Bencana

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk mengurangi risiko bencana dan penanganan dampaknya. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa upaya penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab semua pihak.
Aprianus Doni Tolok
Aprianus Doni Tolok - Bisnis.com 04 Februari 2020  |  19:26 WIB
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2019). - ANTARA/Dhemas Reviyanto
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2019). - ANTARA/Dhemas Reviyanto

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk mengurangi risiko bencana dan penanganan dampaknya. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa upaya penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab semua pihak.

Dia menuturkan, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian PUPR berperan dalam menangani persoalan berkaitan dengan infrastruktur. 

“Dalam pelaksanaan mitigasi dan pengurangan risiko bencana penerapan teknologi sangat penting seperti beberapa teknologi yang sudah dikembangkan Kementerian PUPR seperti bendungan pengendali banjir, sabo dan, jembatan bailey, dan rumah tahan gempa,” ujarnya dalam keterangan yang dirilis melalui situs resmi Kementerian PUPR, Selasa (4/2/2020).

Basuki juga mengungkapkan bahwa pihaknya turut berperan dalam upaya pengurangan risiko bencana melalui beberapa strategi yang diterapkan mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, hingga pengelolaan. 

Lebih lanjut, dia menyatakan Kementerian PUPR juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR No. 1176/2019 yang bertanggungjawab dalam penanganan dampak bencana.

Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan Achmad Gani Ghazaly Akman mengatakan sesuai Undang-Undang Penanggulangan Bencana, koordinatornya adalah BNPB. 

Adapun, Kementerian PUPR berada di bawah koordinasi BNPB ketika menanggulangi bencana.

“Selama ini koordinasi dengan BNPB sangat baik, contohnya saat bencana gempa di NTB 2018 lalu. Ada beberapa poin yang telah kita lakukan di bawah koordinasi BNPB dalam masa tanggap darurat, salah satunya adalah pembentukan Satgas pada saat gempa Nusa Tenggara Barat 2018 lalu," ungkapnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bnpb Kementerian PUPR infrastruktur
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top