Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air meminta pemerintah memenuhi komitmen pemanfaatan energi terbarukan (ET).
Ketua Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air Riza Husni mengatakan di satu sisi, pemerintah terus mendengungkan agar pengusaha melakukan kolaborasi dengan menambah investasi energi terbarukan. Harapannya energi mahal yang berbasis bahan bahan bakar dapat dikurangi.
Namun, himbauan ini bertolak belakang dengan fakta adanya permintaan pemerintah agar PLTMH di Sumatra Utara mengurangi produksi.
"Bulan lalu, pemerintah minta agar PLTMH kecil-kecil di Sumatra Utara mengurangi produksi 30 persen sampai 40 persen. Ini dikarenakan kontrak kapal diesel yang impor sifatnya take or pay," katanya kepada Bisnis, Kamis (5/3/2020).
Menurutnya kebijakan pemerintah meminta pengurangan produksi ET untuk mengakomodasi fosil merupakan sebuah keambiguan. Kondisi ini juga akan merusak iklim investasi energi terbarukan.
"Perubahan yang mendadak seperti ini akan menjadikan para investor lokal susah mendapatkan pendanaan di waktu yang akan datang," ujarnya.
Padahal, investasi di bendungan penghasil listrik sangat menarik bagi investor. "Secara keseluruhan sangat menarik. Bendungan sangat menarik buat investasi apalagi PLTMH dengan catatan PLN mau beli," katanya.
