Bisnis.com, WAMENA – Harga bahan baku bangunan yang mahal di Papua jadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, terutama pascakerusuhan di Wamena September 2019 lalu. Pasalnya, dana untuk memperbaiki bangunan di sana, membengkak. Misalnya, untuk renovasi rumah, per meter mencapai Rp16 juta.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo, mengatakan bahwa harga bahan baku yang mahal memang menjadi masalah. Namun diharapkan hal ini tidak menjadi kendala bagi pembangunan kembali rumah-rumah korban kerusuhan.
"Harga semennya misal, masih mahal memang. Ini jadi PR kita bersama di masalah transportasi. Sebetulnya ada keinginan kuat dari pemerintah untuk membuat semen satu harga. Mudah-mudahan semua bisa diselesaikan," katanya saat ditemui media di Wamena, Selasa (3/3/2020).
Adapun saat ini yang sudah terbangun baru perumahan khusus, pasar, dan ruko. Harapannya sudah bisa membangkitkan perekonomian warga Wamena.
Sementara itu, untuk kantor-kantor pemerintah, pria yang biasa disapa Bamsoet itu menyebut, masih dalam pembicaraa untuk pelaksanaan pembangunan kembali. Namun, Bamsoet masih belum mau menyebutkan waktu tepatnya untuk mulai memperbaiki perkantoran yang rusak.
"Yang jelas akan segera diperbaiki. Masih kami bicarakan," ungkapnya.
Ke depan, para pimpinan MPR, DPR dan DPD juga telah membentuk Forum Papua untuk melakukan penyelesaian masalah di Papua secara permanen melalui tiga pendekatan, yakni keadilan, kesejahteraan, dan kebudayaan.
"Kami ingin memastikan rakyat yang menjadi korban kerusuhan, rumahnya, pasar, dan ruko dibangun kembali oleh pemerintah. Kita di sini menyaksikan upaya-upaya untuk recovery dengan menyediakan 193 unit rumah dan 400 unit ruko," sambungnya.
Bamsoet melanjutkan, MPR juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya untuk Bupati Jayawijaya, Wamena, yang sudah dengan cepat tanggap melakukan pemulihan bagi masyarakat Wamena. "Harapan kami ke depan hal seperti kemarin tidak terjadi lagi," kata Bamsoet.
Bupati Jayawijaya, John Richard Banua, menambahkan bahwa saat ini tugas di kantor pemerintahan seperti Kantor Bupati masih bisa dilakukan dalam kondisi terbatas.
John menyebut masih menggantungkan pembangunan Kantor Bupati pada Kementerian PUPR. Pasalnya, John mengaku pemerintah daerah belum sanggup memberikan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jayawijaya.
"Kamk sudah mendorong dan sudah ada pernyataan dari PUPR untuk siap membangun setelah dapat anggaran," ujarnya.
