Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Wajib Gunakan Kapal Nasional, INSA Siap Penuhi Syarat

Penambahan investasi tentu dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas kapal berbendera Indonesia.
Yanita Petriella
Yanita Petriella - Bisnis.com 21 Februari 2020  |  10:37 WIB
Wakil Ketua Kadin Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto saat ditemui di Menara Kadin, Selasa (18/2/2020). - BISNIS/Rinaldi M. Azka
Wakil Ketua Kadin Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto saat ditemui di Menara Kadin, Selasa (18/2/2020). - BISNIS/Rinaldi M. Azka

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesian National Shipowners Association (INSA) bergerak cepat untuk mempersiapkan anggotanya seiring dengan adanya kewajiban penggunaan kapal berbendera Indonesia dalam kegiatan ekspor impor pada 1 Mei 2020.

Kebijakan penggunaan kapal berbendera nasional diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 80/2018 tentang perubahan kedua atas Permendag No. 82/2017 Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu.

Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan sejak terbitnya beleid tersebut telah melakukan koordinasi dengan anggota dan kementerian terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, dan Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia (APBI).

"Tentunya anggota kami harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini peraturan Kementerian Perdagangan," ujarnya kepada Bisnis.com, Kamis (20/2/2020) malam.

INSA, lanjutnya, memberi kesempatan kepada semua anggotanya yang ingin berpartisipasi untuk mengangkut kargo ekspor batubara dan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

Carmelita menuturkan kapal bendera Merah Putih milik perusahaan pelayaran nasional saat ini sebagian besar 95 persen - 98 persen digunakan untuk memenuhi kebutuhan angkutan batubara domestik, sedangkan sebesar 2 persen - 5 persen sisanya yang digunakan untuk angkutan kargo ekspor batubara. Penambahan investasi tentu dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas kapal berbendera Indonesia.

Awalnya kebijakan tersebut akan diterapkan 1 Mei 2018. Namun para pelaku usaha meminta kelonggaran, untuk menunggu kesiapan kapal dan asuransi. Alhasil, pelaksanaan kewajiban penggunaan kapal nasional ditunda hingga 1 Mei 2020, sedangkan asuransi, hanya ditunda selama tiga bulan dan mulai berlaku pada 1 Agustus 2018.

"Hanya saja untuk investasi kapal tentunya diperlukan dukungan dari institusi pembiayaan dengan suku bunga yang kompetitif dan skema pembiayaan yang sesuai dengan bisnis modelnya," ucapnya.

Selain itu, juga diperlukan dukungan kontrak angkutan jangka panjang dari pemilik kargo karena hal ini merupakan sumber pembayaran atas investasi itu dan menjadi term condition penting bagi institusi perbankan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

insa kemendag
Editor : Rio Sandy Pradana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

Foto loadmore

BisnisRegional

To top