Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

5 Terpopuler Ekonomi, Ada Perusahaan Migas Indonesia di Wall Street dan Gara-gara Omnibus Law Urusan Pusat-Daerah Jadi Kacau

Ada perusahaan Migas Indonesia yang melantai di bursa saham New York Stock Exchange menjadi berita terpopuler di kanal Ekonomi Bisnis.com pada Kamis (20/2/2020).
Ahmad Rifai
Ahmad Rifai - Bisnis.com 20 Februari 2020  |  19:50 WIB
Petugas memeriksa pengoperasian Rig (alat pengebor) elektrik D-1500E di Daerah operasi pengeboran sumur JST-A2 Pertamina EP Asset 3, Desa kalentambo, Pusakanagara, Subang, Jawa Barat, Selasa (4/2/2020). - ANTARA / M Ibnu Chazar
Petugas memeriksa pengoperasian Rig (alat pengebor) elektrik D-1500E di Daerah operasi pengeboran sumur JST-A2 Pertamina EP Asset 3, Desa kalentambo, Pusakanagara, Subang, Jawa Barat, Selasa (4/2/2020). - ANTARA / M Ibnu Chazar

1. Pak Jokowi Harus Tahu, Ada Perusahaan Migas Indonesia Nongkrong di Wall Street

Citra investasi hulu minyak dan gas Indonesia belum pudar. Kepercayaan diri perusahana migas melantai di bursa saham menjadi bukti nyata bahwa bisnis ini tidak berada dalam sunset industry.

Hal ini dibuktikan oleh Indonesia Energy Corporation Limited (IEC), perusahaan pengelola tiga wilayah kerja migas yang percaya diri melantai di bursa saham terbesar di dunia, The New York Stock Exchange (NYSE).

Baca berita lengkapnya di sini.

2. Gara-gara Omnibus Law, Pembagian Urusan Pusat-Daerah Perlu Dirumuskan Ulang

Omnibus Law UU Cipta Kerja dinilai membuat pembagian urusan konkuren antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi tidak relevan.

Dalam UU Cipta Kerja, pemerintah menyelipkan satu pasal yakni Pasal 402A dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Baca berita lengkapnya di sini.

3. Presiden Jokowi Janjikan Dana Alokasi Khusus Buat PTSP

Presiden Joko Widodo memberikan lampu hijau atas permintaan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahaladia tentang dana alokasi khusus.

Dalam Rapat Koordinasi Investasi 2020, Bahlil meminta pemerintah mengalokasikan anggaran kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Baca berita lengkapnya di sini.

4. Menko Airlangga Luruskan Alasan Bebas IMB di UU Cipta Kerja

Pemerintah menegaskan alasan di balik tidak diwajibkannya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk kegiatan usaha berisiko rendah dalam UU Cipta Kerja.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan ini diperlukan dalam rangka merespon pertumbuhan ekonomi yang melambat, serta meningkatkan ekosistem investasi dan mengatasi tantangan perekonomian global.

Baca berita lengkapnya di sini.

5. Akan Impor Gula, Pemerintah Diminta Lindungi Harga Tebu Petani Lokal

Kalangan petani tebu mengharapkan pemerintan dapat menjaga harga tebu di petani jika rencana impor gula konsumsi direalisasikan. Kehadiran gula impor yang lebih murah dipastikan dapat menekan harga dan menurunkan gairah petani untuk menanam tebu.

"Gula impor sebaiknya diual semurah-murahnya ke pihak yang membutuhkan tapi jangan membuat murah gula kita. Harga di petani tetap dilindungi. Jika tidak impor akan mengurangi semangat petani untuk menanam tebu," ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI) Soemitro Samadikun, Rabu (19/2/2020).

Baca berita lengkapnya di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Berita Terpopuler
Editor : Surya Rianto
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

Foto

BisnisRegional

To top