Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo memberikan lampu hijau atas permintaan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahaladia tentang dana alokasi khusus.
Dalam Rapat Koordinasi Investasi 2020, Bahlil meminta pemerintah mengalokasikan anggaran kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
“Saya sudah langsung perintah, kalau bisa tahun ini, kalau gak bisa tahun depan, DAK akan diberikan kepada PTSP. Bisa dipakai DAK itu untuk sosialisasi, bisa dipakai untuk perbaiki manajemen sistem yang ada di dalam,” kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Investasi 2020 di Jakarta, Kamis (20/2/2020).
Jokowi mengemukakan, penyaluran DAK bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar jajaran penjaga realisasi investasi di daerah tidak merasa selalu dinomorduakan. Lebih khusus dia berharap PTSP dapat berkerja lebih cepat dalam melayani masyarakat.
Adapun Kepala BKPM Bahlil Lahaladia mengatakan kepada Presiden Jokowi bahwa DPMPTSP merasa seperti anak tiri. “DPMPTSP yang tugasnya berat tidak ada DAK. Padahal mereka motor kegiatan pengawal investasi di daerah,” katanya.
Sementara itu Bahlil juga melaporkan bahwa realisasi investasi pada 2019 sebesar Rp 806,2 triliun atau telah mencapai 102,2 persen dari target investasi 2019. Realisasi investasi tersebut mampu menyerap lebih dari 1 juta tenaga kerja.
Secara komposisi penanaman modal dalam negeri berkontribusi sekitar 40 persen dan asing 50 persen. Berdasarkan wilayah, Jawa memberikan sumbangsih 52,3 persen dan luar Jawa 47,6 persen.
“Potret ini menggambarkan tujuan investasi tidak hanya Jawa, tapi juga di luar Jawa. Ini bukti konkret pembangunan infrastruktur 5 tahun kemarin cukup memberikan dampak ke pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Bahlil.
Kendati demikian, BKPM mencatat masih ada investasi mangkrak sebesar Rp708 triliun.
Investasi yang mangkrak utamanya disebabkan beberapa hal. Di antaranya ego sektoral antarkementerian dan peraturan di daerah, bupati dan walikota yang tidak kompak bekerja.
"Bupati, wali kota. yang mempunyai kewenangan pemegang surat, kadang surat enggak selesai-selesai karena kadang capnya di Bupati, tapi Bupati tidak ada di kantornya," jelas Bahlil.
