Jokowi Minta Satukan Informasi Geospasial dan Tuntaskan Tumpang Tindih Lahan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh informasi geospasial di Indonesia disatukan dalam satu portal. Penyatuan data ini guna menghindari dan menyelesaikan permasalahan tumpang tindih lahan.
Muhammad Khadafi
Muhammad Khadafi - Bisnis.com 06 Februari 2020  |  16:29 WIB
Jokowi Minta Satukan Informasi Geospasial dan Tuntaskan Tumpang Tindih Lahan
Presiden Joko Widodo (tengah) memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (4/2/2020). - ANTARA / Hafidz Mubarak A

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh informasi geospasial di Indonesia disatukan dalam satu portal. Penyatuan data ini guna menghindari dan menyelesaikan permasalahan tumpang tindih lahan.

Hal itu merupakan bagian dari kebijakan satu peta yang digagas oleh pemerintah sejak 2016. Tahun ini pemerintah menargetkan kompilasi seluruh peta tematik rampung.

Jokowi mencatat 84 peta tematik dari target 85 peta tematik telah selesai. Dengan demikian tersisa satu peta tematik terkait batas administrasi desa.

"Saya minta informasi geospasial yang telah dihasilkan kebijakan satu peta ini bisa diakses dalam satu geoportal, sehingga masing masing kementerian/lembaga dan pemda bisa memperoleh satu sumber data geospasial, satu standar, satu referensi, satu basis data," katanya saat memimpin rapat terbatas soal Kebijakan Satu Peta di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Dalam rapat terbatas tersebut Jokowi juga meminta jajarannya untuk kemudian memanfaatkan satu basis data tersebut. Hal ini akan menghindari perbedaan data dalam penyusunan kebijakan, perencanaan tata ruang, dan penyelesaian masalah yang terkait spasial.

Jokowi  juga meminta kepada pemerintah daerah berkolaborasi untuk meyelesaikan tumpang tindih lahan. Instruksi tersebut berlaku baik terkait kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.

Berdasarkan data presiden, sekitar 40,6 persen dsri luas wilayah Indonesia memiliki masalah tumpang tindih. Jumlah tersebut merepresentasikan 77,3 juta hektare.

"Ini jadi PR [pekerjaan] kita, dan itu menimbulkan sengketa lahan, dan tidak memberikan kepastian hukum dalam kita berusaha," kata Jokowi.
Selanjutnya bila diperlukan payung hukum untuk menyelesaikan hal itu, agar segera disiapkan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Jokowi, sidang kabinet

Editor : Sutarno
KOMENTAR


Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top