Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Jokowi Minta Satukan Informasi Geospasial dan Tuntaskan Tumpang Tindih Lahan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh informasi geospasial di Indonesia disatukan dalam satu portal. Penyatuan data ini guna menghindari dan menyelesaikan permasalahan tumpang tindih lahan.
Muhammad Khadafi
Muhammad Khadafi - Bisnis.com 06 Februari 2020  |  16:29 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (4/2/2020). -  ANTARA / Hafidz Mubarak A
Presiden Joko Widodo (tengah) memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (4/2/2020). - ANTARA / Hafidz Mubarak A

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh informasi geospasial di Indonesia disatukan dalam satu portal. Penyatuan data ini guna menghindari dan menyelesaikan permasalahan tumpang tindih lahan.

Hal itu merupakan bagian dari kebijakan satu peta yang digagas oleh pemerintah sejak 2016. Tahun ini pemerintah menargetkan kompilasi seluruh peta tematik rampung.

Jokowi mencatat 84 peta tematik dari target 85 peta tematik telah selesai. Dengan demikian tersisa satu peta tematik terkait batas administrasi desa.

"Saya minta informasi geospasial yang telah dihasilkan kebijakan satu peta ini bisa diakses dalam satu geoportal, sehingga masing masing kementerian/lembaga dan pemda bisa memperoleh satu sumber data geospasial, satu standar, satu referensi, satu basis data," katanya saat memimpin rapat terbatas soal Kebijakan Satu Peta di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Dalam rapat terbatas tersebut Jokowi juga meminta jajarannya untuk kemudian memanfaatkan satu basis data tersebut. Hal ini akan menghindari perbedaan data dalam penyusunan kebijakan, perencanaan tata ruang, dan penyelesaian masalah yang terkait spasial.

Jokowi  juga meminta kepada pemerintah daerah berkolaborasi untuk meyelesaikan tumpang tindih lahan. Instruksi tersebut berlaku baik terkait kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.

Berdasarkan data presiden, sekitar 40,6 persen dsri luas wilayah Indonesia memiliki masalah tumpang tindih. Jumlah tersebut merepresentasikan 77,3 juta hektare.

"Ini jadi PR [pekerjaan] kita, dan itu menimbulkan sengketa lahan, dan tidak memberikan kepastian hukum dalam kita berusaha," kata Jokowi.
Selanjutnya bila diperlukan payung hukum untuk menyelesaikan hal itu, agar segera disiapkan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi sidang kabinet
Editor : Sutarno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top