DPR Ketuk Palu UU Perdagangan Bebas Indonesia-Australia

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya mengesahkan Undang-Undang Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia-Australia Comphrehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).
Reni Lestari
Reni Lestari - Bisnis.com 06 Februari 2020  |  17:17 WIB
DPR Ketuk Palu UU Perdagangan Bebas Indonesia-Australia
Menteri Luar Negeri Retno Lestari Marsudi (kiri) beramah tamah dengan Menlu dan Perdagangan Australia Julie Bishop dalam pertemuan di Commonwealth Parliamentary Offices, 1 Bligh Street, Sydney, Australia, Jumat (16/3/2018). - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya mengesahkan Undang-Undang Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia-Australia Comphrehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar memimpin rapat paripurna yang juga dihadiri oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Hadir pula Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.

"Apakah forum sepakat untuk mengesahkan RUU IA-CEPA menjadi Undang-Undang?" ujar Muhaimin diikuti ketuk palu di Ruang Sidang Paripurna Kompleks DPR/MPR, Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Sebelumnya, IA-CEPA telah ditandatangani pada Maret 2019 oleh Menteri Perdagangan Kabinet Kerja, Enggartiasto Lukita dan Menteri Perdangangan, Pariisata, dan Investasi Australia Simon Birmingham.

Dalam perjanjian itu, Indonesia akan memangkas bea impor 94 persen untuk produk asal Australia. Sebagai gantinya, 100 persen bea masuk produk asal Indonesia yang masuk ke Australia akan dihapus.

Dalam rangka membahas perjanjian ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan bertandang ke Canberra pada 8 hingga 10 Februari 2020. Jokowi akan melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Scott Morrison. Kunjungan ini adalah bagian dari pelaksanaan annual leaders' meeting sekaligus memperingati 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Australia.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung Komisi 6 berharap pengesahan undang-undang ini, DPR RI dapat membawa Indonesia menjadi Global Value Chain dengan lebih banyak mengekspor produk nonmentah.

"Perjanjian ini harus mengutamakan kepentingan nasional dan kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
perdagangan

Editor : Rivki Maulana
KOMENTAR


Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top