Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Tarif Ojol Dievaluasi, Aplikator Pasrah

Aplikator transportasi daring memilih untuk bersikap pasrah terkait dengan rencana pemerintah dalam mengevaluasi tarif ojek online (ojol) dalam waktu dekat.
Anitana Widya Puspa
Anitana Widya Puspa - Bisnis.com 03 Februari 2020  |  14:53 WIB
Ribuan pengemudi ojek online, Gojek  dan Grab, melakukan aksi demonstrasi di depan Istana Presiden dan Kementerian Perhubungan. Imbasnya, terjadi kemacetan parah dari Jalan MH Thamrin hingga Medan Merdeka Barat, Selasa (27/3). - JIBI/ Feni Freycinetia Fitriani
Ribuan pengemudi ojek online, Gojek dan Grab, melakukan aksi demonstrasi di depan Istana Presiden dan Kementerian Perhubungan. Imbasnya, terjadi kemacetan parah dari Jalan MH Thamrin hingga Medan Merdeka Barat, Selasa (27/3). - JIBI/ Feni Freycinetia Fitriani

Bisnis.com, JAKARTA - Aplikator transportasi daring memilih untuk bersikap pasrah terkait dengan rencana pemerintah dalam mengevaluasi tarif ojek online (ojol) dalam waktu dekat.

Senior Manager Corporate Affairs Gojek Teuku Parvinanda telah berkomunikasi dengan pemerintah terkait hal ini. Namun, pada prinsipnya aplikator transportasi tersebut senantiasa mematuhi pedoman biaya jasa yang ditetapkan pemerintah.
 
“Kami berharap kebijakan yang lahir mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak, baik mitra driver, pelanggan dan keberlangsungan bisnis,” jelasnya, Senin (3/2/2020).
 
Hal yang sama juga disampaikan oleh kompetitornya, Grab Indonesia. Head of Public Affairs Grab Indonesia Tri Sukma Anreianno berharap pemerintah bisa menjaga keseimbangan antara sisi penawaran dan permintaan dalam evaluasi tarif ojol.

Pihaknya bisa memahami adanya faktor-faktor baru yang menjadi pertimbangan kebijakan pemerintah terkait dengan regulasi ojol. Grab akan menghormati aturan yang berlaku nantinya yang dapat memberikan dampak positif bagi bisnis transportasi online.
 
"Kami percaya pemerintah mengerti mengenai berbagai variabel tersebut dan menjadikannya bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan terbaik, termasuk menjaga keseimbangan antara sisi penawaran dan permintaan," jelasnya.
 
Kementerian Perhubungan menyatakan pembahasan mengenai tarif baru akan dilakukan bersama dengan komunitas pengemudi, aplikator, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Tarif baru tersebut dapat ditentukan setelah melakukan evaluasi terhadap sejumlah komponen yang mempengaruhi pengemudi ojek online.
 
Komponen tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) No. 348/2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.
 
Pemerintah berjanji mencari titik tengah tarif antara kepentingan pengemudi dan daya beli masyarakat. Jika tarif terlalu tinggi akan berakibat penurunan pengguna, sedangkan apabila terlalu rendah berdampak pada penghasilan pengemudi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Kemenhub tarif Ojek Online
Editor : Rio Sandy Pradana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top