Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) memerlukan dukungan pemerintah untuk memberikan harga crude palm oil (CPO) dengan menyediakan kuota kewajiban pemenuhan kebutuhan atau domestic market obligation.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan bahwa dengan implementasi bahan bakar biodiesel, pihaknya membutuhkan pasokan CPO dengan jumlah yang besar. Nicke pun berharap pemerintah memberikan dukungan dengan kebijakan DMO untuk CPO seperti halnya dengan komoditas lain.
“Kami memerlukan support terkait dengan CPO, jadi kami memerlukan DMO baik volume dan harga. Jadi batas bawah menjamin kelangsungan usaha produsen. Tapi kami juga menjaga adanya selling price guna menjaga keberlangsungan Pertamina,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII, Rabu (29/1/2020).
Sementara itu, Vice President of Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman menjelaskan bahwa sejak diimplementasikannya program biodiesel, kebutuhan akan CPO terus meningkat dari tahun ke tahun.
Pada 2018, Pertamina telah menyerap unsur nabati berupa fatty acid methyl ether atau FAME sebanyak 3,2 juta kiloliter (KL). Jumlah tersebut terus meningkat pada periode selanjutnya. Pertamina menyerap sebanyak 5,51 juta KL FAME sepanjang 2019 yang digunakan untuk bahan bakan biodiesel 20 persen (B20).
Untuk tahun ini, pemerintah menargetkan untuk penggunaan biodiesel 30 persen (B30). Dengan demikian, kebutuhan serapan FAME pada tahun ini pun ditargetkan lebih besar. Pertamina menargetkan dapat menyerap 8,38 juta FAME sepanjang 2020 , jumlah itu meningkat sekitar 52,36 persen dibandingkan dengan serapan pada tahun lalu.
Baca Juga
“Berarti memang harus ada supply yang pasti, salah satu cara menjamin dengan kebijakan DMO,” terangnya.
.jpg?w=348&h=261)
