Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan non-tariff measures (NTM) atau hambatan nontarif dalam perdagangan dinilai memengaruhi tingginya harga pangan di dalam negeri.
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) mendefinisikan kebijakan NTM sebagai kebijakan selain tarif bea cukai yang memengaruhi perdagangan internasional di perbatasan dengan mengubah jumlah yang diperdagangkan, harga, atau keduanya.
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan menyatakan bahwa NTM mencakup sejumlah kebijakan, yakni kuota, lisensi, peraturan dan persyaratan label, kontrol harga, dan tindakan anti persaingan. Keberadaan NTM dianggap sebagai pengganti tarif karena tarif telah semakin diliberalisasi melalui General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) WTO.
Saat pengenaan tarif menjadi kebijakan yang tidak terlalu populer, berbagai negara justru mengimplementasikan kebijakan NTM ini.
“Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan banyak kebijakan NTM, salah satunya pada perdagangan pangan. Penerapan NTM di sektor pangan berdampak besar bagi ketahanan pangan karena memengaruhi kualitas, kuantitas, dan harga makanan yang dikonsumsi," tulis Felippa dalam keterangan resmi, Kamis (23/1/2020).
Dia mengemukakan beberapa NTM sejatinya diperlukan untuk melindungi konsumen. Kendati demikian, banyak pula NTM yang diterapkan untuk menjadi hambatan dalam perdagangan. Padahal NTM yang menghambat perdagangan ini dinilainya bisa berkontribusi pada munculnya angka malnutrisi.
Rentannya ketahanan pangan Indonesia dapat dilihat dari berbagai laporan. Berdasarkan Indeks Keamanan Pangan Global 2019 yang diterbitkan oleh Economist Intelligence Unit misalnya, Indonesia berada di peringkat ke-62 dari 113 negara. Posisi ini mengalami perbaikan dibandingkan pada 2015 ketika Indonesia berada di peringkat ke-76.
Kendati demikian, Indonesia juga masih tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Malaysia (peringkat ke-28), Thailand (ke-52), dan Vietnam (ke-54).
Hasil penelitian terbaru CIPS menunjukkan pengaruh dari implementasi kebijakan NTM terhadap komoditas pangan yang memiliki relevansi tinggi terhadap masyarakat Indonesia seperti beras, gula, jagung, daging sapi dan bawang putih. Felippa menjelaskan, komoditas ini dipilih berdasarkan kepentingannya dalam konsumsi rumah tangga saat ini dan di masa depan, keterjangkauannya, prevalensi impor,dan prevalensi NTM.
”Akibat berbagai bentuk hambatan nontarif yang diterapkan pada komoditas-komoditas tersebut, harga domestik secara konsisten selalu lebih tinggi daripada harga internasional. Tentu hal ini sangat merugikan rakyat sebagai konsumen karena seharusnya mereka bisa mengakses komoditas tersebut dengan harga yang lebih terjangkau,” kata dia.
Antara 2015 dan 2018, jumlah kebijakan NTM di Indonesia meningkat hampir 14% dari 169 di 2015 menjadi 192 di 2018. Berbagai kebijakan NTM ini berasal dari 13 lembaga pemerintah berbeda.
Kementerian Perdagangan merupakan kontributor terbesar dalam terbitnya berbagai kebijakan NTM (28,6%), diikuti oleh Kementerian Perindustrian (27,4%) dan Kementerian Pertanian (19,9%). Kementerian Pertanian bahkan menambahkan kebijakan NTM sebesar 47% antara 2015 dan 2018 dari 132 menjadi 194.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
