Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Empat Omnibus Law Resmi Masuk Prolegnas 2020

Omnibus Law yang dimasukkan dalam antara Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Omnibus Law Perpajakan, Omnibus Law Ibu Kota Negara, dan Omnibus Law Farmasi.
Muhamad Wildan
Muhamad Wildan - Bisnis.com 22 Januari 2020  |  15:55 WIB
Ratusan buruh menggelar aksi unjuk rasa menentang omnibus law di Jakarta, Senin (20/1/2020). Dalam aksinya mereka menolak omnibus law yang dinilai hanya menguntungkan pengusaha dan investor serta merugikan pekerja di Indonesia. -  Antara / Akbar Nugroho Gumay
Ratusan buruh menggelar aksi unjuk rasa menentang omnibus law di Jakarta, Senin (20/1/2020). Dalam aksinya mereka menolak omnibus law yang dinilai hanya menguntungkan pengusaha dan investor serta merugikan pekerja di Indonesia. - Antara / Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA – DPR RI resmi telah menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Di dalam Prolegnas 2020 tersebut, rencananya terdapat 50 UU yang akan dibahas dan empat diantaranya merupakan Omnibus Law.

Omnibus Law yang dimasukkan dalam antara Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Omnibus Law Perpajakan, Omnibus Law Ibu Kota Negara, dan Omnibus Law Farmasi.

Dalam sidang paripurna, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan mengatakan bahwa 50 UU yang masuk dalam Prolegnas 2020 sudah disepakati oleh seluruh komisi di DPR RI.

"Semua pimpinan komisi dan anggota pada prinsipnya dapat memahami penjelasan Baleg terhadap hasil Prolegnas 2020," kata Supratman dalam rapat paripurna, Rabu (22/1/2020).

Setelah Supratman membacakan laporannya, seluruh anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna pun menyetujui 50 UU yang diusulkan tersebut dalam pengambilan keputusan.

Daftar 50 UU yang masuk dalam Prolegnas 2020:

  1. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
  2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
  3. RUU tentang Pertanahan
  4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
  5. RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
  6. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
  7. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
  8. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
  9. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  10. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
  11. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
  12. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  13. RUU Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
  14. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan
  15. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
  16. RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial
  17. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
  18. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
  19. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI
  20. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
  21. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai
  22. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  23. RUU tentang Penyadapan
  24. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila
  25. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
  26. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
  27. RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional
  28. RUU tentang Sistem Kesehatan Nasional
  29. RUU tentang Kefarmasian (Omnibus Law)
  30. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
  31. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua
  32. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
  33. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
  34. RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional
  35. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
  36. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
  37. RUU tentang Ketahanan Keluarga
  38. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
  39. RUU tentang Profesi Psikologi
  40. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama
  41. RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law)
  42. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus Law)
  43. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi
  44. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika
  45. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  46. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK
  47. RUU tentang Ibu Kota Negara (Omnibus Law)
  48. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
  49. RUU tentang Daerah Kepulauan
  50. RUU tentang Bakamla

 

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr prolegnas omnibus law
Editor : M. Taufikul Basari
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top